LENSAINDONESIA.COM: Program uang muka atau down payment (DP) rumah 0% yang dikampanyekan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017 terus menuai pertanyaan.

Peneliti Institute for Development of Ekonomic and Finance (INDEF) Mohammad Reza Hafiz mengatakan, jika dilihat dari sisi regulasi program DP rumah 0% Anies-Sandi pernah diperdebatkan, karena program batas minimal DP sudah diatur dalam aturan Loan to Value (LTV) atau uang muka kredit pemilikan rumah (KPR).

Aturan tersebut, kata Reza tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) dimana untuk kredit properti uang muka yang harus dibayarkan dari jenis rumah yang diakuisisi minimal 15 persen.

“Tapi akhirnya kan ada justifikasi di Pasal 17 PBI tersebut, namun program perumahan pemda tidak masuk dalam ketentuan tersebut. Karenan itu ditekankan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai ini nanti memberatkan Bank DKI selaku pemberi KPR nya, artinya dari sisi regulasi ini masih di mungkinkan,” kata Reza kepada LICOM, Kamis (27/04/2017).

Menurut Reza, skema ini kan menggunakan alokasi APBD. Maka opsi-nya lewat APBD-P 2017 atau nanti di APBD 2018. “Tentu keduanya perlu proses politik dengan DPRD, maka ini yang perlu diantisipasi bagaimana, Anies-Sandi bisa meloloskan program ini. Kalau kalkulasi politik di parlemen kan Anies Sandi masih kalah dibanding pendukung Ahok. Tapi semuanya bisa berubahlah, jadi masih cukup dimungkinkan,” jelasnya.

“Sasaran program ini kan masyarakat menengah ke bawah yanglg belum punya rumah sendiri di Jakarta. Lantas bagaimana dengan golongan terbawah mau diapain? untuk beli kebutuhan dasar, makan dan sebagainya aja masih sulit, apalagi nabung untuk nyicil DP dan total biaya rumah,” ujarnya.

Reza juga menilai, meski opsinya perpanjang masa tenor kredit, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. “Karena generasi selanjutnya dalam keluarga tersebut, belum tentu pasti bisa bayar cicilan. Selain itu juga perlu dipertimbangkan daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, inflasi untuk gol masyarakat menengah ke bawah ini untuk menjaga daya beli dan kemampuan menabung.

“Dari sisi ini menurut saya, masih perlu diperjelas target subjek-nya. Disamping itu, kalo kita lihat suku bunga KPR nya Bank DKI itu masih di rentang 10 persenan. Masih terlalu tinggi itu dan bisa memberatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk penetapan lokasi juga belum jelas, maisu perlu dibedah lagi bagaimana mekanisme nya,” Saya masih belum dapat informasi soal masalah lokasi ini.

“Jadi memang perlu penjelasan teknis lebih lanjut dari pemda nya. Secara institusi, INDEF belum kalkulasi,” pungkas Reza.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengatakan jika pengembang Real Estat Indonesia (REI) mendukung program perumahan DP 0% yang dijanjikannya semasa kampanye.@agus irawan