Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Asosiasi Wartawan ingatkan Menteri Jonan tidak khianati serahkan Blok Mahakam lagi ke Asing
Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). @foto:ist
HEADLINE UTAMA

Asosiasi Wartawan ingatkan Menteri Jonan tidak khianati serahkan Blok Mahakam lagi ke Asing 

LENSAINDONESIA.COM: Blok Mahakam, aset sumur minyak terbaik Indonesia yang dikelola kontraktor asing lewat Kontrak Kerja Sama (KKKS) TEPI dan Inpex Corporation, kontraknya berakhir 31 Desember 2017. Setelah dikuasai asing setengah abad, kini sudah saatnya Indonesia mengelola sendiri untuk kesejahteraan rakyat.

Saat ini, proses pengelolaan tahap transisi dari kontraktor eksisting kepada kontraktor baru, yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM).

DPP AWPI (Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia) terpanggil untuk ikut memantau proses transisi itu. Pasalnya, Ketua DPP AWPI Yusuf Ahmadi menegaskan, Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Blok ini cadangan minyaknya mencapai sekitar 27 triliun cubic feet. Praktis, saat ini menjadi blok penghasil minyak terbesar di indonesia. Karena sebelumnya dikuasai asing, kini waktunya harus 100% dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Puluhan Tahun Rakyat menanti Nasionalisasi Aset Negara, salah satunya merebut pengelolaan blok penghasil minyak mahakam. Artinya, Blok Mahakam kembali ke NKRI untuk Rakyat Indonesia,” kata Yusuf Ahmadi, di Kantor DPP AWPI Gedung Dewan Pers Lantai 5, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dalam keterangannya akhir pekan ini (28/04/2017)

Sebelumnya, Pemerintah diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, Total E&P Indonesie sebagai pengelola Blok Mahakam saat ini (existing operator) diperbolehkan memiliki saham maksimal 39% di Blok Mahakam.

Alasan Jonan, pihaknya mempertimbangkan untuk mempertahankan kapasitas produksi. Untuk itu, Jonan meminta Total untuk mendiskusikan dengan Pertamina dan SKK Migas.

Sikap Jonan itu dikritisi DPP AWPI tidak menceriminkan nasionalisme. “Sesuai amanah UUD 1945 pasal 33, Blok Minyak Mahakam 100% milik NKRI. Melepas kembali 39% saham Ke Asing Adalah Pengkhianatan Amanah Rakyat,” tegas Yusuf Ahmadi.

Baca Juga:  Ombudsman RI: "Sanksi untuk penunggak BPJS Kesehatan kekuatan hukumnya lemah!"

Seharusnya Jonan berpegang pada landasan dasar kita bersama, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Isinya mengamanahkan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM harus tegas dan jelas dalam berpihak. Ini untuk kepentingan nasional, untuk bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari awal pemerintah sudah berkomitmen untuk pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya,” tegas Yusuf.

“Tidak dibenarkan Jonan dengan dalih mempertahankan kapasitas produksi, lantas melepas 39% saham kepada Asing,” tandas Yusuf.

Kontrak bagi hasil (production sharing contract/ PSC) Blok Mahakam telah diteken antara SKK Migas dengan PT Pertamina Hulu Mahakam, unit usaha PT Pertamina (Persero) pada 29 Desember 2015 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

Perlu diketahui, sejarah kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 6 Oktober 1966, kemudian diperpanjang pada 30 Maret 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 31 Desember 2017.

Jadi, adanya dua kali kontrak tersebut, waktu Total dan Inpex mengelola Wilayah Kerja Mahakam sampai kontrak berakhir sudah mencapai 50 tahun. Sehingga, pengelolaan Pertamina berlaku efektif sepenuhnya per 1 Januari 2018. @licom_09