Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Prof Romli Atmasasmita: Hak angket terhadap KPK bukan soal “telanjang-telanjangan”
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof Romli Atmasasmita. Foto; Istimewa
HEADLINE JAKARTA

Prof Romli Atmasasmita: Hak angket terhadap KPK bukan soal “telanjang-telanjangan” 

LENSAINDONESIA.COM: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof Romli Atmasasmita menilai, penggunaan hak angket ‎adalah hak konstitusional DPR RI yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.

Sebab, dalam konstitusi DPR bisa mengawasi seluruh lembaga, termasuk KPK.

Pernyataan ini disampaikan Romli dalam menyikapi polemik hak angket yang digulirkan beberapa fraksi di DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang memimpin sidang memutuskan paripurna menyetujui angket e-KTP tersebut, Jumat (28/04/2017) lalu. Setelah itu, DPR akan membentuk panitia khusus atau pansus.

“Kalau menurut saya hak angket adalah hak konstitusional DPR berdasrkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3. KPK juga ada undang-undang, semua sama-sama punya undang-undang,” kata Romli di Jakarta, Sabtu (29/04/2017).

Tapi, Romil menjelaskan, hak konstitusional DPR itu lebih kuat dibandingkan KPK, hal ini karena KPK bukan lembaga konstitusi.

“Dia dibuat untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan saat itu, itu yang kesatu. Yang kedua, hak angket DPR itu bisa ke semua lembaga pemerintahan termasuk KPK. Yang KPK lembaga hanya independen menurut undang-undangnya,” jelasnya.

Disinggung soal upaya DPR dalam penggunaan hak angket nanti DPR juga ingin mendalami tujuh dugaan ketidakpatuhan anggaran sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bukan malah mengutamakan tentang rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

“Harusnya dari awal DPR ngomong hak angket ini ditujukan kepada dugaan penyelewengan anggaran. Ini soalnya dikaitkan dengan soal penyadapan oleh pembicaraan saksi Novel dengan Miriam S Haryani yang sedikit menjadi persoalan,” tutur Prof Romli.

Dia mengatakan semestinya hak angket hanya digunakan terkait kepatuhan terhadap UU, misalnya soal adanya 7 temuan BPK tersebut bisa dilanjutkan dewan untuk menilai kepatuhan KPK berkaitan kinerja keuangannya.

Baca Juga:  Kuasa hukum FWJ polisikan "debt collector" ACC Finance, kerahkan 15 orang resahkan warga di Depok

“Kalau hak angket terhadap kinerja lembaga, pemerintahan ataupun kementerian lembaga, baik yang namanya KPK itu sangat bisa,” sebutnya.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak bahwa hak angket dijadikan jalan bagi dewan menelanjangi KPK, Prof Romli justru memandang hal itu sah-sah saja dalam konteks pengawasan.

“Bukan soal telanjangan-telanjangan. KPK ditelanjangi orang juga boleh kok. KPK juga boleh telanjangin. Kenapa? Lembaga resmi kan. KPK itu lembaga di luar konstitusi yang sengaja dibentuk untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya memandang hak angket KPK tersebut bisa dilanjutkan. Tapi dia menyarankan lembaga pimpinan Setya Novanto secara jelas dan tegas bahwa angket digunakan untuk menyelidik hasil temuan BPK.@dg