Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ini tuntutan AKMI terkait kenaikan tarif listrik 900 Va
Konsumen listrik dengan golongan 900 VA yang dianggap mampu berjumlah 20 juta rumah tangga. (GETTYIMAGES)
HEADLINE UTAMA

Ini tuntutan AKMI terkait kenaikan tarif listrik 900 Va 

LENSAINDONESIA.COM: Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI) mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pengurangan subsidi listrik 900VA. Kenaikan tarif dasar listrik ini dinilai memberatkan masyarakat kecil.

Bulan Mei ini konsumen listrik golongan 900 VA kembali mendapat pengurangan subsidi tahap ketiga. Juli 2017 nanti konsumen golongan 900 VA ini murni terkena tarif pasar. Ada pengecualian bagi mereka yang mengaku sebagai orang susah atau tidka mampu.

“Pencabutan subsidi ini berdasarkan keputusan PT. PLN Persero yang melakukan pengurangan subsidi bertahap sejak Januari 2017. Dasarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero). Dengan berlakunya tarif tanpa subsidi ini maka konsumen listrik golongan 900VA ini akan membayar sebesar sebesar Rp. 1.352 per kWh (kilo Watt hour),” terang Direktur AKMI, M. Ridha dalam keterangnya, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Ia mejelaskan, pemerintah menganggap bahwa konsumen 900VA dianggap tidak layak mendapat subsidi dan diharuskan mengikuti harga ekonomi listrik. Bagi yang mau mengaku miskin, masih bisa mendapatkan subsidi. Selain itu konsumen 900VA ini dituduh banyak yang sudah jadi pengusaha dan menggunakan listrik dengan daya ini untuk usahanya.

“Berapa banyak peralatan rumah tangga yang bisa digunakan dengan daya 900VA ini? Daya listrik 900VA hanya bisa mengoperasikan peralatan listrik dibawah 700 watt. Hanya rumah tangga dengan peralatan listrik seperti lampu dalam jumlah 5 buah, setrika, mesin air, kipas angin, dan televisi ukuran kecil. Jika ingin menggunakan alat listrik yang lebih besar, harus mematikan sebagian yang lain,” paparnya.

Menurut Ridha, tudingan bahwa pelanggan 900VA sudah tidak layak mendapat subsidi perlu ditelaah ulang.

“Sejak Januari 2017, berapa besar naiknya angka pendapatan konsumen listrik ini? Berdasar data Biro Pusat Statistik (BPS) upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Februari 2017 naik masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,27 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya,” jelasnya.

Baca Juga:  Kurun 2 tahun penjualan naik, Skye Suites Sydney andalkan layanan digital

“Upah riil harian buruh tani Februari 2017 naik sebesar 0,16 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Februari 2017 naik 0,04 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya ( Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2017),” sambungnya.

Bagaimana dengan kondisi keuangan PT. PLN (Persero)? PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, menurutnya, mencetak laba bersih sebesar Rp 10,5 triliun pada 2016.

“Menjadi pertanyaan bagi konsumen, dengan posisi perusahaan Negara yang meraup keuntungan bersih Rp. 10,5 trilyun, mengapa kenaikan listrik harus diberlakukan? Perhitungan tiga komponen, harga bahan bakar, inflasi, dan kurs mata uang, yang menjadi dasar perhitungan kenaikan tariff ini tidak dijelaskan, khususnya untuk bulan Mei ini,” sentil Ridha.

PT. PLN (persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, kata Ridha, seharusnya sensitif terhadap kondisi perekonomian rakyat. Apalagi dalam kondisi keuangan PT. PLN (persero) yang meraup untung.

“Persentase kenaikan pendapatan rumah tangga yang terkena pencabutan subsidi ini jauh lebih sedikit dibandingkan kenaikan tarif listrik,” tegas Ridha mengkritisi hal tersebut.

Berikut tuntutan Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI) terkait pengurangan subsidi listrik 900VA:
1. Kementerian ESDM agar membatalkan pencabutan subsidi untuk golongan konsumen 900VA.
2. Menghentikan sikap pemerintah yang melakukan penghinaan dengan mendesak masyarakat pengguna 900VA mengaku sebagai rakyat miskin.
3. PT. PLN (persero) harus mengedepankan fungsi kerakyatan tidak menjadikan konsumen 900VA sebagai objek pasar.
4. PT. PLN (persero) harus terbuka dalam perhitungan tarif listrik semua golongan.
5. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili kementerian ESDM dan PT. PLN (persero) harus mengupayakan energi alternatif yang hemat biaya.@yuanto