LENSAINDONESIA.COM: Pasca penahanan Lurah Kali Kedinding Mudjianto, Rabu (4/5/2017) sekitar pukul 20.30 WIB, terlihat enam pejabat Pemkot Surabaya keluar dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Keenam orang dengan berpakaian batik terdiri empat pria dan dua wanita tersebut, pulang dengan menaiki mobil Isuzu Panter warna gelap dan bernopol merah

Dari pantauan Licom, keenam orang tersebut hanya sebentar di Kantor Kejari hanya sebentar diperkirakan tidak bertemu dengan pejabat Kejari, karena sudah tidak berada ditempat. “Itu tadi sepertinya orang dari Pemkot Surabaya,” ujar Dahri salah satu security Kejari Tanjung Perak.

“Tadi mereka sempat tanya Lurah yang ditahan, namun saya jawab kalau sudah dilayar ke Rutan Medaeng, tapi mereka mengaku sebagai keluarganya,” tambah Dahri.

Dahri menjelaskan lebih lanjut, karena tidak puas dengan keterangan yang disampaikan keenam orang tersebut berusaha masuk ke kantor Krjari Perak untuk mencari kepastian. “Mereka bilang, pokoknya harus kita cari sampai ketemu,”kata Dhari menirukan omongan ke enam tamu itu.

Untuk diketahui, Kejari Tanjung Perak menahan Lurah Mudjiyanto setelah menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Tipikor Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Lurah aktif ini diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada warganya yang mengurus sertifikat program prona dari BPN Surabaya.

Selain Mudjiyanto, Jaksa juga menahan Soewandono, Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Dalam menjalankan aksi pungli itu, kedua tersangka membuka Koprasi Serba Usaha (KSU) Citra Jatim dibawah naungan BKM Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Tak tanggung-tanggung, kedua tersangka memungut biaya Rp 7 juta ke 150 warga yang mengurus sertifikat prona. Padahal secara aturan, pengurusan sertifikat prona di BPN Surabaya tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Kedua tersangka dijerat melanggar Pasal 12 huruf e UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.@rofik.