Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ngotot pipa Jargas Surabaya cukup mengacu standar ISO 4437, PT PGN disemprot Komisi C
Sales Area Head PT PGN Surabaya, Misbakhul Munir (baris depan, kedua dari kanan) saat menghadiri hearing di Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (22/05/2017). Foto: Iwan-lensaindonesia.com
HEADLINE JATIM RAYA

Ngotot pipa Jargas Surabaya cukup mengacu standar ISO 4437, PT PGN disemprot Komisi C 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri meminta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero tidak asal mengeluarkan statemen dengan menyebut bahwa pipa yang digunakan untuk Jaringan Gas (Jargas) telah sesuai standar International Organization for Standardization 4437 atau ISO 4437.

Hal itu ditegaskan Syaifudin Zuhri saat Sales Area Head PT PGN Surabaya, Misbakhul Munir menyatakan bahwa semua pipa untuk utilitas proyek Jargas di Surabaya sudah sesuai standar yang diminta Lemigas dan tidak perlu punya ISO 4437 untuk pemasangan pipa jargas.

Misbakhul Munir tidak bisa menjawab ketika Syaifudin Zuhri menanyakan kualitas pipa hanya mengacu pada ISO 4437 saja tanpa perlu sertifikat?

“Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Anda berani memastikan itu sesuai spesifikasi dan aman tapi tidak menguasai. Pasti saja karena anda sales bicaranya bagus-bagus saja. PT PGN dalam hal ini harus paham dan melakukan pengawasan meskipun bukan pelaksana langsung pengerjaan proyek Jargas,” kata semprot Syaifudin Zuhri saat memimpin hearing kasus Jargas di ruang Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (22/05/2017).

Politisi PDIP ini juga menjelaskan bahwa seharusnya pihak PGN yang mempunyai mandat dari negara untuk pembangunan 24 ribu sambungan gas rumah tangga bisa memastikan semuanya aman dan sesuai standar. Karena itu pihak PT PGN diharapkan bisa memberikan kepastian aturan dan data serta bisa menghadirkan PT Hutama Karya dan PT Indopipe datang dalam hearing kali ini.

“Untuk bisa menjawab keresahan dan kemanan seharisnya bisa menghadirkan mitra kalian secara utuh. Jangan hanya sepotong-sepotong dan ini bukan masalah sepele karena berkaitan dengan masyarakat,” tegasnya.

Saat hearing tersebut, Misbakhul Munir sempat menyebut bahwa pihaknya berani memastikan bahwa semua spesifikasi sudah sesuai standar yang diminta Lemigas dan tidak perlu punya ISO 4437 untuk pemasangan pipa jargas.

Baca Juga:  APBD Kota Depok tidak ada jaminan bersih dari penyimpangan, FWJ desak BPK transparan

Menurutnya, jaringan pipa tersebut aman untuk warga Surabaya.

“Sesuai dengan penjelasan yang kami terima memang syarat pipa untuk Jargas hanya mengacu pada ISO 4437. Itu pesan yang kami terima dari pusat (PGN Pusat) untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi soal kualitas sebetulnya PT Hutama Karya lebih bisa menjelaskan karena punya surat dukungan persyaratan material barang dari PT Indopipe yang menyatakan memenuhi syarat,” jelasnya.

“Kami yakin proyek pipa jargas di Surabaya aman untuk warga. Dan kalau ada kebocoran saya memastikan tidak akan terjadi ledakan karena tekananya sangat kecil,” tambahnya.

Namun Misbakhul Munir tak berkutik ketika komisi C menyinggung soal perlu tidaknya sertifikat ISO.

Diberitakan sebelumnya, Direktur PT Indopipe Kukuh Wira Sarjana mengakui bahwa memang pihaknya tidak memiliki sertifikat ISO 4437.

Ia juga menyebut bahwa Indopipe hanya memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pipa air, tetapi tidak memiliki SNI pipa gas.

“Tidak pernah kita sebut memiliki sertifikat ISO 4437. Tapi standar produk sesuai ISO 4437. Saya yakin produsen yang lain tidak ada yang punya itu termasuk Vinilon dan Wavin. Sertifkatnya memang nggak ada. Dan SNI hanya untuk pipa air, SNI pipa gas itu tidak ada,” katanya saat ditemui LICOM di sebuah rumah makan di Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo, pada Jumat (19/05/2017) malam.

Konsultan ISO benarkan sertifikat ISO 4437 belum ada di Indonesia

Sementara itu, Konsultan ISO, Michael Donnie membenarkan bahwa memang sertifikat ISO 4437 sampai saat ini belum ada di Indonesia. Hal itu karena belum ada lembaga sertifikasi yang secara khusus menanganinya.

“Di Indonesia memang belum ada sertifikat ISO 4437 itu. Jangankan di sini, di Eropa saja hanya beberapa perusahaan yang memiliki sertifikat itu, karena lembaga sertifikasi untuk 4437 masih sangat terbatas. Saya katakan di Eropa hanya beberapa perusahaan memiliki sertifikat ISO 4437, sebab memang sangat sedikit sekali jumlahnya. Ini yang harus dipahami,” terangnya saat dikonfirmasi untuk menanggapi polemik proyek Jargas mulai dibahas di DPRD Surabaya ini.

Baca Juga:  Gelar Wisuda ke-23, STIAPAS targetkan SDM mandiri dan profesional

Masih terbatasnya lembaga sertifikasi yang secara khusus memiliki kewenangan terhadap sertifikasi ISO 4437 itu membuat produsen pipa PE di Indonesia dan di negara-negera lain tidak bisa memiliki sertifikatnya. Karena itu, memproduksi PE hanya bisa mengacu pada standar yang telah ditentukan dalam ISO 4437.

“Pertama, Indonesia punya lab nggak untuk itu (setifikasi ISO 4437)? Itu masalahnya. Yang kedua, orang-orang di dalamnya sudah kualifit nggak untuk melakukan uji dan sertifikasinya. Lalu ketiga, Lembaga sertifikasi tersebut punya alatnya nggak? Itu mahal sekali.”

“Begini, sertifikasi ISO itu dikeluarkan untuk berbagai macam produk, bisa kita pahami berapa banyak produk-produk itu. Dan macam-macam prosuk itu pasti juga memiliki alat penguji masing-masing. Nah, apakah setiap lembaga sertifikasi itu harus membeli satu persatu alatnya? Untuk saat ini mungkin belum ada, tetapi kedepan pasti punya, sebab itu menjadi tuntutan,” paparnya.

Belum adanya lembaga yang menangani sertifikasi ISO 4437 tersebut, lanjut Donnie, sejumlah negara termasuk Indonesia mengambil ‘jalan tengah’ dimana produsen pipa gas PE diwajibkan memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi nasional.@wan