LENSAINDONESIA.COM: Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/6/2017). Dia mengungkap jika bos BDNI Sjamsul Nursalim masih berhutang Rp3,7 triliun pada negara.

Meski memiliki utang, Sjamsul Nursalim sudah mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari BPPN yang ketika dikepalai Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

“Ya penyidik hanya menanyakan soal utang BDNI yang dibebankan pada tambak Dipasena, ditanya apa betul masih ada utang Rp 3,7 triliun ? setahu saya ada ,” kata Kwik Kian Gie kepada wartawan , usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Rasuna Said ,Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2017).

Kwik mengungkapkan penyidik menanyakan ada dua aspek. Salah satunya soal SKL yang dikeluarkan Kepala BPPN ketika itu adalah Syafruddin Arsyad Temenggung kepada BDNI pada 2004, sementara utang belum lunas.Kedua soal korupsi dan pencegahannya.

Kwik Kian Gie diperiksa sebagai saksi dalam kasus skandal SKL BLBI terhadap Sjamsul Nursalim dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kwik mengaku, pemeriksaan terhadap dirinya juga terkait petani tambak Dipasena milik Sjamsul Nursalim. “Tadi (diperiksa) tentang Dipasena, mengena SKL yang telah diberikan,” kata dia.

Kwik menjelaskan, dirinya sempat ditanya penyidik KPK terkait Artalyta Suryani. “Ini saya kasih satu lah secara umum di sini (ngasih buku). Bisa diperdalam,” pungkas dia.

Sebagai informasi, SKL untuk BDNI diterbitkan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Kepala BPPN. Syafruddin Temenggung menjabat sebagai Kepala BPPN sejak April 2002.

Pada Mei 2002, dia mengusulkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk mengubah proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BDNI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasil dari restrukturisasi tersebut, Rp 1,1 triliun dibebankan kepada petani tambak yang merupakan kreditor BDNI. Sedangkan sisanya Rp3,7 triliun, BDNI tetap harus dibayarkan.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Syafruddin sebagai tersangka.

Syafruddin disangkakan KPK melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.@agus/lp6