LENSAINDONESIA.COM : Kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menanggapi penyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie yang menyatakan bahwa,Sjamsul Nursalim masih memiliki utang Rp 3,7 triliun pada negara.

Dia mengatakan utang tersebut telah dihapuskan, melalui keputusan KKSK pada tahun 2004, no 02/K.KKSK/02/2004. Dalam keputusan tersebut nilai utang petambak ditetapkan setinggi tingginya, Rp 100 juta atau totalnya senilai Rp1,1 triliun, dan sisanya sebesar Rp3,7 triliun dihapuskan.

‘Utang tersebut berasal dari para petani plasma yang bekerjasama dalam konsep inti-plasma Dipasena di Lampung. Saat itu untuk membangun Dipasena, BDNI mengucurkan kredit untuk tambak udang seluas 30.290 hektar dengan jumlah petani plasma sebanyak 11.000,” kata Maqdir melalui pesan singkat kepada LICOM, Rabu (7/6/2017).

Dia menjelaskan untuk membangun tambak seluas tersebut dan menyediakan infrastuktur, hingga bibit udang, BDNI mengucurkan ke petani tambak, totalnya senila Rp 1,1 Trilyun.

“Utang tersebut dalam mata uang dollar, karena hasil tambak juga dalam bentuk dollar,” jelas Maqdir.

Dan utang itu tidak cash, namun dalam bentuk sarana dan prasarana tambak. Pada saat krisis utang tersebut ikut membengkak, karena meroketnya kurs mata uang dollar, dari Rp 2800/US menjadi hampir Rp 17.000. “Itulah kenapa hutang Dipasena totalnya menjadi Rp4,8 triliun,” ungkapnya.

Manurut Maqdir, keberadaan Dipasena merupakan salah satu perwujudan kebijakan pemerintah pada saat itu.”Kebijakan pemerintah kan memberikan kredit kepada petani, kepada petambak dalam format loan to farmer, agar mereka bisa bersama-sama dengan perusahaan inti menikmati pembangunan bersama,” jelas pengacara Sjamsul Nursalim.

Dipasena menjadi salah satu aset Syamsul yang diserahkan BPPN untuk melunasi utang BLBI Bank BDNI. Lehman Brothers, sebagai penilai independen saat itu menyebut Dipasena memiliki valuasi sebesar Rp19 Triliun.

“Itu wajar dong, nilai ekspor pertahun Dipasena saja sebesar Rp 3 triliun” tuturnya.

Dia menambahkan, jika sekarang ditanyakan kepada petambak apakah mereka pernah mendapat kucuran kredit ya pasti mengelak semua. Karena memang diberikan dalam bentuk ifrastruktur, hingga bibit, petambak hanya mengolah saja.

Dia menambahkan, bahwa Ketika Kwik Kian Gie menjadi Menteri Perekonomian pada tahun 1999-2000, ada keinginan untuk mengubah perjanjian MSAA. Berdasarkan keputusan KKSK, KEP. 20//M.EKUIN/04/2000.

Dalam keputusan tersebut dikatakan utang petani tambak, ditetapkan maksimal Rp135 juta atau total Rp1,3 triliun dari total Rp4,8 triliun. Utang Rp3,7 triliun dialihkan dan ditagihkan kepada pemegang saham Dipasena dan Wachyuni Mandira.

Ketika Kwik berhenti mengundurkan diri, Menko Perekonomian dijabat oleh Rizal Ramli. Selaku ketua KKSK, Rizal Ramli mengeluarkan putusan yang menganulir Kwik Kian Gie.

Melalui keputusan KKSK No : KEP.02/K.KKSK/03/2001, disebutkan utang petani tambak ditetapkan maksimal Rp100 juta, jadi total Rp1,1 triliun. Utang Dipasena ditetapkan Rp1,9 triliun dengan acuan kurs dollar yaitu Rp 7000 per dollar Amerika, tidak dialihkan kepada pemegang saham, sebagaimana yang telah diputuskan KKSK sebelumnya.

Era pemerintahan berganti, Rizal Ramli diganti oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, selaku Menteri Perekonomian sekaligus ketua KKSK. Pada tanggal 13 Februari 2004, KKSK mengeluarkan Keputusan No KEP.02/K.KKSK/02/2004, dalam putusan tersebut dikatakan, nilai utang petani tambak maksimal sebesar Rp100 juta atau total Rp1,1 triliun.

Dengan penetapan nilai utang maksimal maka dilakukan penghapusan atas sebagian utang pokok secara proporsional sesuai beban utang masing-masing petambak plasma dan penghapusan seluruh tunggakan bunga dan denda.

Penanganan selanjutnya terhadap kewajiban para petambak plasma Dipasena termasuk apabila dilakukan melalui mekanisme penjualan, dilakukan oleh lembaga yang menerima pengalihan hak tagih BPPN. Dan adanya keputusan tersebut, maka keputusan KKSK sebelumnya, yakni KEP. 20/M.EKUIN/04/2000 dan KEP. 2/K/KKSK/03/2001 dinyatakan tidak berlaku.

Ketika BPPN ditutup oleh pemerintah, maka penanganan Dipasena kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan, termasuk hak tagih Dipasena. “Lantas dimana ada kerugian negara, aset diserahkan kepada ke kementerian keuangan, karena tugas BPPN berakhir,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas ( SKL) Bantuan Likuidasi Bank Indonesia ( BLBI).

“Ya penyidik hanya menanyakan soal utang BDNI yang dibebankan pada tambak Dipasena, ditanya apa betul masih ada utang Rp 3,7 triliun ? setahu saya ada ,” kata Kwik Kian Gie kepada wartawan , usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Rasuna Said ,Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2017).

Kwik mengungkapkan penyidik menanyakan ada dua aspek .Salah satunya soal SKL yang dikeluarkan Kepala BPPN ketika itu adalah Syafruddin Arsyad Temenggung kepada BDNI pada 2004, Sementara utang belum lunas.Kedua soal korupsi dan pencegahannya.

“Kalau soal Dipasena soal SKL yang sudah diberikan, jadi terusan dari dulu hanya sedikit,tapi yang banyak adalah saya diajak soal diskusi pencegahan korupsi,” jelasnya. @agus_irawan