Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Implementasi Dana Desa Kabupaten Jombang amburadul, kejaksaan abaikan laporan
Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang, Joko Fatah Rochim. Foto: TC
HEADLINE JATIM RAYA

Implementasi Dana Desa Kabupaten Jombang amburadul, kejaksaan abaikan laporan 

LENSAINDONESIA.COM: DPC Projo Kabupaten Jombang merasa prihatin dengan implementasi Dana Desa (DD) tahun 2015. Hal ini karena sejumlah proyek fisik dan pemberdayaan di 302 desa yang dibiayai DD tahun 2015 sebesar Rp 171 miliar berjalan amburadul.

Berdasarkan data di lapangan sejumlah proyek fisik dikerjakan secara serampangan. Selain itu, anggaran Rp 100 jutaan tiap desa yang diambilkan dari DD untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ‘menguap’ tidak jelas pengelolaanya.

Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang, Joko Fatah Rochim mengatakan, amburadulnya DD tahun 2015 ini akibat minimnya pengawasan.

“Kami mempertanyakan kinerja pendamping dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa,” katanya kepada LICOM di Jombang, Jumat (30/06/2017).

Fatah mengatakan, pendamping DD tunjukan pusat tidak bisa berkerja sebagaimana mestinya sebab, honor mereka bisa cair setelah mendapat tanda tangan dari kepala desa. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) juga tidak menjalankan fungsinya. Padahal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku pihak yang memverifikasi setiap desa sebelum DD dicairkan.

Menurutnya, pengawasan kualitas proyek fisik implemantasu DD 2015 seharusnya lebih diprioritaskan. Mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 21 Tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud.

“Kami banyak menemukan kualitas pekerjaan fisik dana desa 2015 sangat buruk dan banyak kesalahan. Bila pekerjaannya amburadul, tentu laporan pertanggungjawaban anggaranya juga bisa ditengarai banyak mark up,” katanya kepada LICOM di Jombang, Jumat (30/06/2017).

Fatah menyebut, pekerjaan fisik yang berkualitas buruk tersebut diantaranya pekerjaan Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen), Hotmix (pengaspalan) dan paving.

Baca Juga:  Sidang pengusaha serobot tanah rakyat 20Ha, 5 Kades akui jual ke Puskopkar Jatim

“Pekerjaan Lapen dengan kualitas buruk kami temukan di Sumbermulyo, Pulo, Janti, Tejo, Jambu dan sejumlah desa di Kecamatan Mojoagung, sedangkan untuk paving salah satu contoh di Tunggorono, pulo. Banyak sekali kami tidak bisa menyebut satu persatu,” ujarnya.

Terkait amburadulnya implementasi Dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Jombang, Fatah menyampaikan bahwa pihaknya pada 2016 lalu telah melaporkan ke kejaksaan, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut penyelidikan.

“Kami sudah melaporkan kejaksaan, tetapi tidak satupun kasus penyimpangan dana desa yang ditindaklanjuti,” pungkasnya.@obi