LENSAINDONESIA.COM: Guna mengantisipasi ancaman teror, Kepolisian Resort (Polres) Jombang memberlakukan sistem pengamana 24 jam.

Penjagaan ketat tersebut diterapkan diseluruh kantor jajaran Polres.

“Pintu gerbang (tiap kantor polisi) hanya seperempat pintu setiap hari kerja. Setiap pengunjung markas kepolisian juga akan dilakukan pemeriksaan secara ketat,” kata Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto, Selasa (11/07/2017).

Selain itu, setiap anggota polisi yang tengah menjalankan tugas juga diminta saling melindungi. Sehingga petugas dapat melakukan tindakan tegas dan terukur kepada mereka yang melakukan tindakan penyerangan, mulai dari peringatan hingga melumpuhkan. Selain itu, kita juga harus tetap waspada terhadap aksi-aksi yang mengarah pada tindakan terorisme,” paparnya.

Agung Marlianto mengatakan, terorisme, kata Agung, bisa mengancam siapa saja dari berbagai unsur termasuk anggota kepolisian sekalipun. Karena itu ia berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Anti Terorisme yang saat ini dibahas di DPR RI dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Dengan adanya undang-undang itu dapat memberikan wewenang lebih dalam melaksanakan pencegahan. Sebab sel jaringan terorisme hidup hampir di seluruh Nusantara,” jelasnya.

Tanpa undang-undang tersebut, lanjut Agung, penegakan hukum berjalan hanya wait and see atau menunggu kejadian baru bisa melakukan tindakan.

“Inilah yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap terorisme yang cenderung stagnan, sehingga perlu ada kewenangan lebih untuk mencegah agar tindakan aksi teror dapat dicegah. Untuk itu RUU tersebut berharap segera disahkan,” jelasnya.

Terkait kasus terorisme di wilayah hukum Kabupaten Jombang, Agung mengungkapkan, wilayah Kabupaten Jombang sendiri ada 21 mantan narapidana (napi) dengan kasus terorisme. Ke–21 eks napi merupakan bagian dari tiga kelompok besar yang dipantau 24 jam pergerakan maupun aktifitasnya. “Untuk itu kita perlu kewenangan lebih untuk mencegah agar sel jaringan terorisme tidak hidup lagi,” ujarnya.@Obi