LENSAINDONESIA.COM: Wacana pemindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan kini dibeberkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Ia mengatakan, diantaranya adanya faktor ketimpangan kegiatan ekonomi antara wilayah Jabodetabek dengan daerah lainnya.

“Kami bahas pusat pemerintahan baru pada konteks kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia. Jangan terjadi penumpukan luar biasa di satu wilayah di Indonesia yang mungkin dalam jangka pendek bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jangka panjang malah menghambat,” tegas Bambang di Jakarta, Rabu (12/07/2017).

Bambang memaparkan, 10 kota berpenduduk terbesar di Indonesia adalah Jakarta 10,2 juta jiwa; Surabaya 2,8 juta jiwa; Bandung 2,5 juta jiwa; Bekasi 2,38 juta; Medan 2,2 juta penduduk; Depok 2,1 juta jiwa; Tangerang sebanyak 2,05 juta jiwa; Semarang 1,6 juta jiwa; Palembang dan Tangerang Selatan masing-masing 1,58 juta dan 1,5 juta jiwa.

“Bayangkan saja jika 5 dari 10 kota yang penduduknya terbanyak di Indonesia terdapat di wilayah Jabodetabek. Maka penumpukan aktifitas ekonomi di Jakarta akan luar biasa,” tandas Bambang.

Jika demikian, lanjut bambang, akan terjadi ketimpangan pada strategi pembangunan perkotaan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari kontribusi Jakarta ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 18 persen. Sedangkan, ditambah dengan wilayah Jabodetabek, maka berkontribusi 25 persen dari PDB.

“Bisa jadi seperempat ekonomi Indonesia hanya ada di Jakarta dan sekitarnya. Kita harus berpikir jangka panjang, Jakarta dengan segala macam problematikanya bukan jadi pendorong. Malahan bisa jadi penghambat,” kata Bambang.

Hal di atas terkesan Jakarta jadi pusat segalanya dan Indonesia hanya Jakarta saja. Sayangnya, sambung Bambang, pemerintah tak bisa memindahkan sembarangan pusat bisnis ke Palembang atau Surabaya, apalagi salah satunya urusan bisnis.

“Bisnis itu tak bisa diperintah, tak bisa diatur pindah seketika. Malah melawan market mechanism kalau dipaksakan pindah, malah bisa kolaps industrinya,” ucapnya.

Beberapa negara di dunia sudah melakukan 

Bambang menjelaskan, yang termudah bisa dikontrol adalah pemerintahan. Jakarta tetap bakal jadi pusat bisnis, perdagangan, keuangan, sementara ibu kota atau pusat pemerintahan pindah yang wacananya di Kalimantan.

“Hal ini ada juga referensinya di dunia, seperti halnya Kazakhstan dari Almati ke Astana, Nigeria dari Lagos ke Abuja, Myanmar dari Yangon ke Napitau, Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Australia ke Canberra,” pungkas Bambang.@l6,Eld-Licom