Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Dipakai membangun kios, penggunaan Dana Desa Menganto dan Pulo Lor Jombang salahi aturan
Puluhan Unit kios di lapangan Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dibangun dengan Dana Desa. Foto: KL
HEADLINE JATIM RAYA

Dipakai membangun kios, penggunaan Dana Desa Menganto dan Pulo Lor Jombang salahi aturan 

LENSAINDONESIA.COM: Penggunaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno dan Desa Pulo Lor Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jawa Timur diduga menyalahi aturan. Hal ini kerena anggaran tidak dipergunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 21 Tahun 2015 yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud.

Dana Desa tahun 2015 di Desa Menganto dan Pulo Lor diketahui digunakan untuk membangun kios. Kios-Kios yang sudah rampung pembangunannya tersebut terletak di
lapangan desa setempat.

“Di Manganto ada puluhan kios, dan di Pulo Lor ada lima unit kios. Sesuai dengan aturan yaitu Permendesa Nomor 21 Tahun 2015, Dana Desa tidak diperuntukkan untuk membangun kios, tetapi pembangunan insfrastruktur desa jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Ini berarti penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan perencanaan. Berarti sudah menyalahi aturan,” kata Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang, Joko Fatah Rochim kepada lensaindonesia.com di Jombang, Minggu (16/07/2017).

Menurut Fatah, pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran Dana Desa secara bertahap. Dimana pada tahap pertama dana disalurkan pada tahun 2015. Di tahap awal
tersebut sesuai Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan,
irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD.

Kemudian, lanjut Fatah, Dana Desa tahap dua yaitu tahun 2016, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Jadi Dana Desa tahap pertama di Desa Menganto dan Desa Pulo Lor yang seharusnya digunakan untuk pembangunan insfrastruk jalan itu dipakai untuk membangun program tahap dua. Ini keliru dan harus diaudit. Kejaksaan harus menindaklanjuti,” tegasnya.

Baca Juga:  Menkominfo: "eSport di Indonesia sumbang Rp 14 triliun ekonomi Indonesia"
Lima unit kios di lapangan Desa Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang dibangun menggunakan Dana Desa 2015. Foto: Projo

Fatah memaparkan, bila dipahami, Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sudah sangat jelas, dimana pelaksanaan Dana Desa
dibuat secara berkelanjutan. Artinya bila infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka Dana Desa dapat digunakan untukpemberdayaan masyarakat desa,
seperti pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa,” jelasnya.

Fatah menduga, amburdulnya pelaksanaan dana desa di Kabupaten Jombang khususnya di Desa Menganto dan Pulo Lor ini akibat pembiaran dan lemahnya kontrol dari instansi terkait di daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku kepanjangan tangan Kemendesa, Dinas PU PR (Penataan Ruang), Dinas Perijinan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).

Akibat hal itu, penggunaan Dana Desa menjadi asal-asalan. “Seolah aparat desa juga tidak tahu dana yang sudah diterima tersebut digunakan untuk apa. Padahal Dana Desa
itu disalurkan melalui proses verifikasi. Harusnya penggunaan sesuai dengan yang sudah direncanakan (Permendesa 21/2015).

“Dalam hal ini kami mempertanyakan kinerja pendamping dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Saya katakan bahwa pembangunan kios di Desa Menganto itu tidak ada kontrol dari instansi terkait karena bangunan itu tidak mengantongi IMB (izin mendirikan bangunan),” pungkas Fatah.@obi