Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Profesor Yanto Santosa mengingatkan pemerintah untuk lebih inten atau meningkatkan koordinasi sebagai upaya serius dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas. Hal itu dikarenakan pemerintah sebagai penanggung jawab kawasan hutan “open access” yang tidak dibebani izin pengelola.

“Sesuai undang-undang, seperti itu. Kawasan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kecuali jika dibebani izin, maka tanggung jawab ada pada pemegang izin,” ujarnya melalui surat elektroniknya, Senin (31/7/2018).

Kebakaran hutan dan lahan yang mulai merebak terjadi saat ini, adalah banyak terjadi di kawasan hutan “open access” yang tidak dibebani izin pengelola. Hal ini menurutnya, bahwa situasi demikian tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meski menjadi tanggungjawab pemerintah, namun sayangnya pemerintah tak memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memerlukan dukungan dari pihak swasta.

“Ini membuat pada beberapa kasus kebakaran, pemerintah butuh dukungan pasukan pemadam kebakaran dan helikopter milik perusahaan swasta untuk memadamkan api,” jelasnya.

Atas hal itu, Yanto pun mengingatkan, agar kawasan hutan harus dikawal, sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa ada pengelola yang menjaganya.

Berdasarkan data dari sistem monitoring karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sipongi.menlhk.go.id) mengungkapkan, dari pantauan satelit TERRA/AQUA lonjakan kenaikan titik api sepanjang Juli 2017 mencapai 293 titik.

Misalnya Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi titik api terbanyak masing-masing dengan 37 dan 47 titik, selain Kalimantan dengan 89 titik.

Sementara, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah mengatakan, ada sekitar 70 persen titik api berada di kawasan open access. Namun, dia menyayangkan, koordinasi pemerintah belum optimal untuk mengendalikan karhutla di kawasan tersebut.

Dekan ini mencontohkan, program pembuatan sekat kanal dan sumur bor yang dilakukan Badan Restorasi Gambut yang belum bisa optimal karena lambannya dana turun ke lapangan, padahal serapan BRG baru sekitar Rp11 miliar dari anggaran sekitar Rp860 miliar.

“Ini seharusnya di kawal. Koordinasi ditingkatkan sehingga program restorasi gambut bisa berjalan,” terangnya.

Selain itu Gusti juga mencontohkan program pembagian traktor bagi petani untuk mengolah lahan. Program ini, lanjutnya, seharusnya bisa dilakukan jelang musim kemarau. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan jika Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian saling berkoordinasi.

“Masyarakat kita adalah masyarakat agraris yang masih ada budaya membakar untuk membuka lahan. Kalau pembagian traktor bisa dilakukan akan sangat membantu mengurangi kegiatan pembukaan lahan dengan membakar,” ujarnya.

Gusti pu mengingatkan, potensi Karhutla akan meningkat dalam dua bulan ke depan saat musim kemarau mulai memasuki puncaknya. Menurut dia, kondisi alam membuat karhutla saat ini juga terjadi di negara-negara lain seperti Portugal, Spanyol, dan Kanada.

“Sebagian karhutla memang dipicu oleh manusia. Tapi, faktor alam yang membuatnya membesar dan bisa menyebar dari satu titik ke titik lain termasuk ke lahan yang ada izin pengelolanya. Jadi semua pihak harus waspada,” ungkapnya.@licom