Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Berangkat dari pertanyaan “Komisi II beranggapan, rapat konsultasi (amanat UU 10/2016) dilakukan dalam forum RDP sesuai amanat UU 7/2017, sehingga sifatnya mengikat karena mengacu ke UU MD3 ?”

Publik pun menangkap pesan tersebut dan merespon masalah tersebut. Salahsatunya datang dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.

Deputi Kajian KIPP, Andrian Habibi menilai sifat konsultasi antara KPU dengan DPR yang bersifat wajib tersebut, apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut sifatnya harus kembali pada dasar hasil judicial review yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, bukan lagi didasarkan pada MD3 dengan berbagai dalil oleh anggora dewan yang kembali ngotot saat ini.

“Komisi II sejatinya memahami bahwa Peraturan KPU (PKPU) dibuat sudah melalui tahapan yang panjang. Dalam proses penerbitan PKPU dimulai dari melihat PKPU yang lama, lalu didraft ulang dengan kondisi kekinian, lalu di uji publik untuk melihat kelemahan atau masukan para ahli yang kemudian di perbaiki lagi sampai dibawa dalam RDPU. Jadi tidak serta merta PKPU sebatas dokumen editing kata demi kata yang dirubah, jauh dari itu proses pembahasannya lumayan panjang dan ribet sehingga tidak mungkin bertentangan dengan UU,” ujar Andrian.

Lebih jauh Andria menjelaskan, putusan MK juga telah melepaskan bebas bahwa RDPU mengikat pada PKPU. “Maka, Komisi II lebih baik tidak berkeras hati dengan memunculkan ego selaku pemilik sah pembuat dan tafsir atas UU. Toh buktinya banyak UU yang di judicial review, termasuk ketentuan keharusan berkonsultai yang hasilnya mengikat. Dengan demikian, Komisi II cukup melihat apa yang bisa disarankan kepada KPU tanpa harus mendebat yang terlihat seperti memaksa kepada KPU,” terangnya.

Andrian pun mengingatkan bahwa Peraturan KPU harus segera diselesaikan oleh penyelenggara Pemilu mengingat waktu tahapan yang sangat terbatas. Siring hal ini anggota Komisi II DPR sering kali melupakan.

“Posisi anggota dewan yang terhormat terkadang membuat lupa para anggota DPR bahwa proses pembahasan PKPU harus diselesaikan secara cepat agar bisa dilaksanakan. Kedua, saya sarankan agar Komisi II tidak meributkan tafsir pasal 22 UU 10/2016 yang dihubungkan dengan ego dan nafsu berkuasa. Akan lebih baik bagi Komisi II untuk lebih membantu KPU dengan acara membuat kajian tersendiri terhadap PKPU sehingga saat RDPU semua pemahaman bisa disamakan tanpa harus memaksa,” tegas Andrian menyarankan.

Jika perdebatan terkait konsultasi dan mengikat sesuai Pasal 22 UU Pilkada dan putusan MKRI, lanjut Andrian, maka harus ada jalan keluar dari sang pemutus yakni MK.

“MK lebih baik menyurati Komisi II secara keaeluruhan (anggota), KPU dan Bawaslu. Isi surat tersebut berupa putusan MK, alasan putusan dan teknis pelaksanaan putusan. Hal ini bisa dikerjakan oleh para peneliti MK demi menjelaskan secara penuh makna bahwa konsultasi “tidak mengikat” terhadap RDPU PKPU dan Perbawaslu,” terangnya.

“Karena, selama putusan sebatas putusan, akan terus menjadi masalah berkelanjutan karena KPU tidak menemukan cara melunakkan Komisi II (komunikasi) dan Komisi II masih saja pura-pura tidak paham tekstualisasi dari putusan MK,” ujar Andrian menambahkan.@licom