Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan banding Dahlan Iskan. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dinyatakan tidak bersalah dalam perkara dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tulungagung dan Kediri.

Juru bicara Pengadilan Tinggi Surabaya, Untung Widarto mengatakan, permohonan banding diputus pekan lalu menjelang Idul Adha.

“Benar (banding Dahlan Iskan dikabulkan),” katanya di Surabaya Selasa (05/09/2017).

Meski permohonan banding sudah dikabulkan, kata Untung, secara administrasi berkas putusan belum dikirim ke Pengadilan Negeri Surabaya. Karena dalam memutuskan perkara Dahlan Iskan, hakim berbeda pendapat (dissenting opinion). “Artinya, majelis hakim ada yang berbeda pendapat tentang putusan tersebut.”

Pada April 2017 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah memvonis Dahlan Iskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelepasan aset PT PWU di Tulungagung dan Kediri. Hakim menghukum Dahlan 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara.

Hakim menilai Dahlan selaku Direktur Utama PT PWU bersama dengan Wisnu Wardhana, kepala biro aset merangkap ketua tim restrukturisasi dan ketua tim pelepasan aset, melakukan pelanggaran prosedur dalam pelepasan aset sehingga nilainya di bawah nilai jual obyek pajak (NJOP). Dalam perkara ini, Wisnu divonis 3 tahun penjara.

Pelanggaran prosedur itu antara lain transaksi pelepasan aset sudah dilakukan sebelum penawaran lelang, tidak menunjuk lembaga appraisal independen untuk melakukan taksiran harga sebagai acuan, serta pelepasan aset tidak diumumkan di media massa. Akibat pelanggaran prosedur itu, negara dirugikan Rp 10,8 miliar.

Hakim juga menilai Dahlan teledor karena tidak memantau bawahannya. Padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa selaku direksi. Seharusnya Dahlan memastikan pelepasan aset sudah sesuai dengan prosedur. “Terdakwa lepas tanggung jawab,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Tahsin.

Atas vonis tersebut, Dahlan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dahlan berkeras apa yang dia lakukan saat itu telah sesuai dengan prosedur serta direstui DPRD Jawa Timur.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum bisa dimintai tanggapan atas dikabulkannya banding Dahlan Iskan. Kepala Kejaksaan Jawa Timur Maruli Hutagalung beberapa kali tak menjawab telepon Tempo. Adapun Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur Richard Marpaung mengaku belum mengetahui. “Kami belum menerima petikan putusannya dari pengadilan tinggi,” katanya.@LI-13