Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan segera membuat memoar kasasi terhadap putusan Kejaksaan Tinggi Surabaya yang mengabulkan banding mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di Tulungagung dan Kediri.

“Kasasi pasti akan kami percepat. Saya bingung dengan Hakim Pengadilan Tinggi (terkait vonis bebas Dahlan),” terang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung saat ditemui di kantornya, Jl. A Yani Surabaya, Selasa (12/09/2017).

Maruli heran dengan vonis Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengabulkan banding Dahlan Iskan, sebab lima hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah Dahlan Iskan bersalah dan menghukumnya, setelah melihat dan mendengar semua keterangan saksi.

“Masak Hakim Tipikor lebih bodoh dari Hakim Pengadilan Tinggi. Mereka (hakim PT) kan hanya melihat berkas tidak mendengar langsung, ada apanya dengan berkas itu,” ucapnya tanda tanya.

“Upoyo (tersangka) yang membeli kepada Dahlan Iskan saja sudah mengakui dan juga telah mengembalikan uang (pejualan) itu sebesar Rp 2,1 Miliar dan tanahnya sudah disita. Bahkan, Upoyo telah melakukan pembayaran kepada Dahlan Iskan sebelum dilakukan lelang,” pungkas Maruli.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan banding yang diajukan Dahlan Iskan atas vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada April 2017 lalu.

Pengadilan Tinggi menyatakan Dahlan Iskan tidak bersalah dalam perkara dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tulungagung dan Kediri.

“Benar (banding Dahlan Iskan dikabulkan). Diputus pekan lalu menjelang Idul Adha,” kata juru bicara Pengadilan Tinggi Surabaya, Untung Widarto di Surabaya Selasa (05/09/2017).

Sebelumnya, mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada April 2017 lalu.

Dahlan terjerat perkara dugaan korupsi kala menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menilai penjualan dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung menyalahi aturan dan merugikan negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menyatakan Dahlan bersalah dan memvonisnya dengan hukuman dua tahun penjara.

Dahlan pun mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Majelis hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan banding Dahlan.

Dalam putusan banding itu, terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari majelis hakim. Satu anggota majelis hakim berpendapat Dahlan bersalah. Namun akhirnya, majelis hakim yang diketuai Dwi Andriani memutuskan banding Dahlan dikabulkan.

Untung enggan menjelaskan lebih rinci soal putusan perkara itu. Saat ini, Pengadilan Tinggi tengah merapikan berkas putusan perkara tersebut untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri Surabaya. “Yang jelas, kalau putusannya sudah. Sekarang tinggal proses administrasinya saja,” ujarnya.@rofik