Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Korupsi merajalela, PA GMNI: Perlu evaluasi total
Ketua DPP Persatuan Alumni GMNI, Karyono Wibowo.
HEADLINE UTAMA

Korupsi merajalela, PA GMNI: Perlu evaluasi total 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPP Persatuan Alumni GMNI, Karyono Wibowo mengatakan meningkatkanya praktik korupsi di tanah air ini belum memberikan efek jera bagi perlaku menjadi keprihatinan bersama. Hal itu menurutnya, diperlukan juga adanya evaluasi sistem politik di negeri ini.

“77 kepala daerah yang terjaring OTT KPK dan 300 kepala daerah yang diduga melanggar tata kelola anggaran daerah berdasarkan data kemendagri tersebut menunjukkan tingkat korupsi belum menunjukkan penurunan signifikan. Bahkan secara kasat mata justru menunjukkan peningkatan. Lihatlah, selama September saja tak kurang 4 kepala daerah menjadi tersangka korupsi,” ujar Karyono, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

“Oleh karenanya, upaya pemberantasan korupsi mengharuskan adanya evaluasi total. Korupsi terjadi tidak hanya masalah moral dan perilaku yang mendorong terjadinya korupsi. Pun demikian, pemberantasan korupsi tidak cukup juga dengan hanya sekadar melakukan pengawasan dan tindakan, tetapi yang justru penting perlu dievaluasi juga adalah sistem politik kita, antara lain sistem electoral yang ada saat ini masih membuka ruang bagi terciptanya korupsi di kemudian hari. Hal itu disebabkan antara lain karena tingginya biaya politik yang dikeluarkan. Data Litbang kementerian dalam negeri menyebutkan biaya yang dikeluarkan satu pasangan  kandidat dalam pilkada bisa mencapai 30 milyar untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk pilkada tingkat provinsi biaya yang dikeluarkan berkisar 20 – 100 milyar,” sambung Karyono yang juga Pengamat Politik ini menegaskan.

Alhasil, lanjut Direktur IPI, karena tingginya biaya politik, maka para kontestan baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu untuk memilih calon pemimpin lembaga ekskutif berusaha mencari sumber dana pembiayaan untuk berkompetisi dalam elektoral.

“Karenanya, kondisi tersebut menjadi beban bagi para kontestan. Dampaknya adalah membuka ruang transaksi antara pihak pemilik modal dengan para kontestan. Kompensasinya bisa proyek dan bisa yang lain. Alhasil, dana APBD pun diijon sebagai kompensasi,” paparnya.

Baca Juga:  Indonesia harus damai dan toleran, ini tujuh pernyataan 11 organisasi kepemudaan nasional

Dia menjelaskan, pada sisi lain, budaya politik transaksional ini mendorong perilaku para kontestan untuk membeli suara dengan melakukan politik uang. Akhirnya, masyarakat Akibatnya, sistem demokrasi bergeser menjadi “demokrasi wani piro?”.

“Demokrasi seperti ini bukan demokrasi yang kita cita-citakan. Namun, kita tidak bisa menyalahkan  masyarakat. Perilaku masyarakat seperti itu tergantung para pemimpinnya. Kata orang bijak, perilaku masyarakat adalah cerminan dari perilaku pemimpinnya,” ujar Karyono menggarisbawahi.

Kecenderungan inilah, Karyono menilai, sebagai tantangan demokrasi saat ini. Demokrasi yang terjadi di negeri ini justru menurut dia sudah cenderung ke ultra liberal, sudah melampaui demokrasi liberal pada zamannya. Oleh karena itu, evaluasi sistem demokrasi menjadi keniscayaan.

“Karenanya, pola pemberantasan korupsi mesti dilakukan evaluasi menyeluruh secara holistik. Perlu kajian dan penelitian untuk membuat sistem politik termasuk diantaranya adalah membuat sistem elektoral yang efektif dan efisien yang dapat mendorong terciptanya budaya demokrasi yang beradab,” terang Karyono.

Dia menjelaskan, bahwa demokrasi terpimpin juga menghendaki terjadinya demokrasi secara ekonomi. “Masalah sistem pemilihan langsung atau melalui perwakilan hanyalah soal teknis tetapi yang paling penting adalah substansinya, yakni demokrasi yang menghendaki terciptanya susunan masyarakat yang adil dan sejahtera,” pungkas Kartono.@licom