Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Setnov bebas, Pengamat: Situasi politik internal Golkar bisa berbalik
Kegiatan saat kampenye Partai Golkar.
HEADLINE UTAMA

Setnov bebas, Pengamat: Situasi politik internal Golkar bisa berbalik 

LENSAINDONESIA.COM: Analis Senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai publik lebih mudah membaca arah dari sidang terakhir dari gugatan pra peradilan yang diajukan Setya Novanto atas ditetapkannya sabagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Keputusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan Ketua Umum Golkar Setnov sudah bisa ditebak. Berita sakitnya Novanto yang menjadi viral di dunia maya memberi sinyal bahwa Setnov akan bebas dari status tersangka mega korupsi KTP elektronik dalam sidang pra peradilan,” ujar Karyono dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

“Sinyal lainnya adalah tertangkapnya sejumlah kepala daerah dari Partai Golkar menimbulkan persepsi publik seolah terjadi barter dengan kasusnya Ketua Umum Golkar tersebut,” sambungnya.

Lebih jauh Ketua DPP Alumni GMNI ini menjelaskan, di sisi lain putusan pra peradilan yang mencabut status tersangka Setya Novanto bisa membuyarkan skenario sejumlah fungsionaris Golkar yang ingin mendongkel posisi Setnov dari posisi ketua umum.

“Jika posisi sebelum putusan pra peradilan membuat posisi Setya Novanto terancam, kini posisinya bisa berbalik setelah bebas dari status tersangka. Bisa jadi, Setnov akan memukul balik kelompok yang bermanuver akan menggusurnya dari posisi ketua umum,” paparnya.

Namun demikian, lanjut Karyono, dari segi persepsi, bebasnya Setya Novanto tidak sertamerta membuat citra Golkar pulih. Tapi bisa terjadi sebaliknya, bebasnya Setnov bisa membuat citra Golkar menurun.

“Pun demikian, citra lembaga peradilan ikut tercoreng. Kasus Setnov ini telah menambah deretan panjang putusan bebasnya sejumlah tersangka korupsi di negeri ini,” pungkas Karyono.

Sebelumnya diberitakan, Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak sah.

Baca Juga:  Inovasi dan pembangunan berhasil, Surabaya jadi perhatian dunia

Novanto menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017) pukul 17.30 WIB. “Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar hakim Cepi.@licom