LENSAINDONESIA.COM: Surat CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson kepada Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan terkait penolakan proses divestasi saham Freeport semakin menuai polemik. Praktis, suhu politik antara Indonesia dan dan Freeport kembali panas, bahkan mengundang anggapan ada politik besar ” mencla-mencle’ ” atau “plin-plan”.

“Hubungan Pemerintah dengan Freeport kembali “memanas”, padahal sebulan lalu sudah ada kesepakatan final antara Pemerintah dengan Freeport,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana diterima LENSAINDONESIA, Minggu (1/10/2017).

Munculnya surat CEO Freeport McMoran Inc itu mengundang keanehan dan tandatanya berbagai pihak ditanah air. Bisman sendiri justru mempertanyakan, bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Pemerintah melalui Menteri ESDM pada 29 Agustus 2017 lalu.

Sebagaimana diketahui publik, Pemerintah menyampaikan bahwa hasil perundingan Pemerintah dengan Freeport sudah ada kesepakatan final, diantaranya divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu menjadikan pemerintah RI pemegang mayoritas tambang Freeport di Grasberg, Papua.

“Adanya surat penolakan Freeport ini berarti apa yang disampaikan Pemerintah saat itu tidak benar,” ujarnya.

Praktis, sikap Pemerintah seperti membingungkan rakyat. Kalau benar Freeport menolak yang sudah disepakati berarti ada disain besar mencla-menle alias plin-plan atau “mengaburkan” kepercayaan masyarakat Indonesia.

Bisman pun mewanti-wanti agar Pemerintah tidak perlu lagi bermanis-manis dan berlama-lama berunding dengan Freeport.

Pasalnya, sudah terbukti Freeport sulit diajak berunding dan kemungkinan juga tidak menjalankan hasil kesepakatan, apalagi patuh pada hukum Indonesia. Contohnya, ketentuan kewajiban membangun smelter yang sampai saat ini juga tidak dilaksanakan.

Terkait divestasi, Bisman juga mengingatkan Pemerintah bahwa divestasi dari sudut
pandang kepentingan nasional seolah-olah sangat nasionalis dan merupakan “kemenenangan” Pemerintah Indonesia.

Faktanya tidak demikian. Sebab, kata Bisman, divestasi juga harus dipertimbangkan dari sisi bisnis yang mempunyai potensi untung juga resiko kerugian.

“Perlu menjadi perhatian divestasi ini adalah membeli saham yang artinya Pemerintah Indonesia atau BUMN akan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli saham PT Freeport,” tegasnya. @licom