Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, mengungkap temuan-temuan janggal baik regulasi maupun pelaksanaannya terkait pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 mendatang. Saking banyaknya kejanggalan yang dihadapi KPU/KPI secara berjenjang dari pusat sampai daerah, praktis KIPP seolah ‘tepuk jidat’.

“Kami melihat berbagai kejanggalan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya, secara berjenjang, kami temukan fakta-fakta (janggal),” ungkap Sekjen KIIP Indonesia, Kaka Suminta dalam keterangannya kepada LENSAINDONESIA, Minggu (8/10/2017).

Fakta terkait kejanggalan itu, Kaka menguraikan sebagai berikut;
Pertama; PKPU nomor 11 tahun2107 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu tahun 2017, memiliki cacat hukum, karena tidak menggambarkan peraturan sebagai peraturan pelaksanaan pendaftaran Parpol sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 173, UU Nomor 7 tahun 2017.

“Khususnya dalam verifikasi keanggotaan pada tingkat Kabupaten/kota, karena didalamnya mengandung ketidakutuhan pengaturan dan terkesan diskriminatif.”

Kedua; Tidak ada Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang Peraturan pengawasan bawaslu terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2017, yang sedang dilaksanakan oleh KPU, sejak awal tahapapan kegiatan.

Ketiga; Ketentuan tentang pendaftaran dengan alat yang disebut KPU sebagai sipol, merupakan sebuah sistem yang tidak dikenal dalam UU No 7 tahun 2017.

Keempat; Ada pihak yang masih melakukan gugatan Peninjauan Hukum (Judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) menandakan masih adanya kemungkinan perubahan peratutan perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU no 7 tahuan 2017.

Kelima; Pelaksanaan Verifikasi Parpol, khsusunya dalam verifiaksi keanggotaan, sebagaimana diataur dalam Uu No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, dalam pelaksanaanya berbeda dengan apa yang teruang dalam PKPU 11 tahun 2017.

Sekjen KIPP Indonesia juga menyampaikan setelah pihaknya mencermati hal-hal kejanggalan itu, maka KIPP Indonesia menyampaikan sikap terhadap KPU/ KIP, yaitu;

Pertama; Proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol Peserta Pemilu tahun 2019, merupakan tahap yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019, sehingga seharusnya dilaksanakan secara cermat dan profesional oleh Penyelenggara Pemilu.

Kedua; Penyelenggara Pemilu baik dalam hal ini KPU dan Bawaslu tidak siap untuk melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu 2014, dengan memperhatikan angka 1 dan 2 dalam temuan kami di atas.

Ketiga; Ketidakjelasan keberadaan sipol merupakan cacat hukum PKPU 11 tahun 2017 yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan di masyarakat.

Keempat; Penyeneggara Pemilu dalam hal ini KPU, harus menekakan sikap adil dan independen dalam melaksanakan setiap tahapan, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan Peratutan atau kebijakan yang dibuat.

“Dengan temuan, fakta serta pandangan di atas, maka dengan ini KIPP Indonesia meminta kepada pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk duduk bersama menyikapi hal tersebut, khususnya (solusi) soal kesiapan dan profesionalisme penyelenggara negara dalam setiap tahapan,” tegas Sekjen KIPP.

Untuk itu, lanjut dia, diharapkan agar meninjau kembali PKPU 11 tahun 2017 tersebut di atas. “Serta, mengevaluasi kinerja Bawaslu, yang tidak mempersiapkan Paraturan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2017.”

Praktis, ‘warning’ KIPP ini menguatkan munculnya kekhawatiran bahwa politik uang akan semakin liar dan menjadi penentu utama arah demokrasi di Indonesia. Artinya, kekuatan suara rakyat tidak lagi bisa dijamin kemurniannya mampu menegakkan keadilan sebagaimana diamanahkan sila kelima Pancasila. Pasalnya, politik uang bagi partai-partai ‘kantong tebal’ tetap jadi peluang “leluasa” berbuat bagai adagium ‘seribu jalan menuju Roma”. @licom_09