Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
AS dan Uni Eropa siap hukum jenderal-jenderal militer Myanmar
Jenderal-jenderal militer. Myamnar. FOTO: Istimewa
ASIA

AS dan Uni Eropa siap hukum jenderal-jenderal militer Myanmar 

LENSAINDONESIA.COM: Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan pemberian sanksi kepada pada pemimpin militer Myanmar yang telah memerintahkan ofensif militer sehingga menyebabkan lebih dari 500 ribu warga Rohingya melarikan diri dari negaranya.

Kantor berita Reuters mengungkapkan, dari wawancara dengan sejumlah diplomat dan pejabat pemerintah di Washington, Yangon dan Eropa, bahwa sanksi yang secara khusus ditujukan kepada jenderal-jenderal top Myanmar itu adalah salah satu dari berbagai opsi yang dibahas Barat dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya.

Meski begitu hingga saat ini belum ada yang diputuskan. Washington dan Brussels untuk sementara menunda opsi ini, kata beberapa sumber.

Barat juga membahas peningkatan bantuan kepada negara bagian Rakhine.

Perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa eksodus besar-besaran muslim Rohingya ke Bangladesh telah mendorong para pengambil kebijakan di Barat untuk mengambil langkah.

Barat mengesampingkan pemerintahan di luar Aung San Suu Kyi karena wanita pemimpin Myanmar ini sendiri dianggap Barat tak bisa mengendalikan militer dan disandera oleh konstitusi yang dibuat militer.

Dewan Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas Myanmar 16 Oktober nanti, namun tak ingin cepat-cepat menjatuhkan sanksi.

Menteri Pembangunan Denmark Ulla Tornaes berkata kepada Reuters bahwa Denmark akan membawa krisis Rohingya dalam agenda bahasan Uni Eropa. Tujuan utama Denmark adalah menekan sekeras mungkin militer Myanmar.

Dua orang pejabat AS mengungkapkan sanksi akan secara khusus ditujukan kepada panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing dan beberapa jenderal lainnya, termasuk para pemimpin milisi etnis Rakhine-Budha yang dituduh telah membakar kampung-kampung Rohingya.

Bentuk sanksi adalah pembekuan asset mereka di AS, melarang mereka pergi ke AS, melarang warga AS berbisnis dengan mereka dan berbagai penalti lainnya.

Baca Juga:  Pemerintah libatkan KAHMI sosialisasikan RUU Omnibus Law

AS kini tengah berkonsultasi dengan Eropa, Jepang dan Asia Tenggara (ASEAN) mengenai sanksi ini, kata para pejabat AS.

Sementara itu seorang diplomat senior Eropa di Yangon menyatakan negara-negara Barat tengah berkoordinasi mengenai langkah mereka terhadap krisis Rohingya dan sudah sepakat menyangkut tindakan kepada militer Myanmar, khususnya panglima angkatan bersenjatanya, yang sudah pasti menjadi target utama sanksi.

Diberitakan Reuters, sang panglima militer Myanmar akan dilarang mengunjungi Eropa, padahal tahun lalu sang jenderal pernah pergi ke Brussels, Berlin dan Wina.@LI-13