Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)Indonesia, Kaka Suminta mengatakan, pelaksanaan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2019 cacat hukum. Proses pendaftaran yang dilakukan dari pusat hingga ke daerah dianggap janggal baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya.

Kejangalan yang pertama tentang PKPU nomor 11 tahun 2107 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu tahun 2017. “Peraturan ini dianggap cacat hukum karena tidak menggambarkan peraturan sebagai peraturan pelaksanaan pendaftaran Parpol sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 173 UU Nomor 7 tahun 2017,” kata Kaka dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2017).

Kata dia, khususnya dalam verifikasi keanggotaan pada tingkat Kabupaten/kota, karena di dalamnya mengandung ketidakutuhan pengaturan dan terkesan diskriminatif. Proses pendaftaran ini juga tidak diimbangi dengan keluarnya peraturan Bawaslu yang mengatur tentang peraturan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2017.

Masalah lain yang disoroti KIPP adalah ketentuan tentang pendaftaran dengan alat yang disebut oleh KPU sebagai sipol, merupakan sebuah sistem yang tidak dikenal dalam UU No 7 tahun 2017. KPU mewajibkan parpol mengisi data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU sebagai syarat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019.

Kewajiban mengisi Sipol ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Namun, ketentuan mengenai Sipol ini tidak diatur atau dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Belum lagi terkait judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) menandakan masih adanya kemungkinan perubahan peratutan perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU no 7 tahun 2017.

Kelima, pelaksanaan verifikasi Parpol, khususnya dalam verifiaksi keanggotaan, sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, dalam pelaksanaanya berbeda dengan apa yang teruang dalam PKPU 11 tahun 2017.

“Jadi penyelenggara Pemilu baik dalam hal ini KPU dan Bawaslu tidak siap untuk melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu 2014 berdasarkan temuan kami di atas,” katanya.

Ketidakjelasan sipol juga menjadi cacat hukum PKPU 11 tahun 2017 yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan di masyarakat. Kaka meminta agar PKPU 11 tahun 2017 ditinjau ulang. “Serta mengevaluasi kinerja Bawaslu yang tidak mempersiapakan Paraturan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2017,” tegasnya.@agus_irawan