Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengingatkan kepada Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera menertibkan anggota-anggota KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/ kota yang terbukti masih menjadi pengurus organisasi masyarakat (Ormas).

Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta menegaskan, semua itu merujuk yang diamanahkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 21 ayat 1 huruf (k) serta Persaratan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provisni, Bawaslu Kabupaten dan Kota, sebagaimana termaktub dalam pasal 117 ayat 1 huruf (K) pada Undang-Undng Pemilu tersebut.

“Diantara, adalah besedia mengundurkan dari dari kepengurusan Organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, saat menjadi anggota KPU dan bawaslu di setiap tingkatan tadi adalah persyaratan yang mutlah harus dipenuhi,” tegas Sekjen KIPP Indonesia dalam keterangannya kepada LENSAINDONESIA, akhir pekan ini (14/10/2017).

KPU wajib melaksanakan ketentuan tersebut, menurut Kakak Sumita, mengingat tahapan Pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan. “KPU serta Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu seyogyanya memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu seseuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

KIPP juga mengingatkan apabila nantinya sampai terbukti ada pengabaian tentang syarat penyelenggara, hal ini akan menjadi pelanggaran penyelenggara Pemilu. Sehingga, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Serta bisa medelegitimasi proses dan hasil tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu,” tegas Sekjen KIPP Indonesia. @licom_09