Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengingatkan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan seluruh jajaranya sebagai penyelenggara pemilu cacat hukum (invalid), jika tetap mengabaikan ketentuan Undang Undang Pemilu Nomer 7/2017. Salah satu
pasalnya, melarang anggota KPU, baik pusat maupun KPUD tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi pengurus Ormas (Organisasi Masyarakat).

“Sampai saat ini, komisioner KPU di Pusat sampai daerah (KPUD*) masih banyak yang menjadi (*merangkap) pengurus Ormas baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dengan demikian maka KPU dan ajarannya masih belum mematuhi ketentuan UU sebagai penyelenggara Pemilu,” ungkap Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta kepada LENSAINDONESIA, hari ini (16/10/2017).

Publik diingatkan agar kritis mencermati pelanggaran itu. Menurut Kaka Sumita, konsekwensi dari hal tersebut, adalah bahwa seluruh tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai sebagai penyelenggara Pemilu bisa menjadi cacat hukum.

“Karena (Pemilu*) dilakukan penyelenggara Pemilu yang tidak patuh hukum atau invalid, termasuk tahapan pendaftaran Parpol yang saat ini sedang dilakukan,” tegas Sekjen KIPP Indonesia ini.

Menurutnya, prinsip-prinsip KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah diantaranya, kepastian hukum, independen, non partisan tertib dan profesional. “Sebagai penyelenggara dengan prinsip demikian, maka seluruh jajaran KPU, KPU Provisi, dan KPU Kabupaten Kota, seharusnya memenuhi syarat sebagaimana yag diamanatkan oleh Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Kaka Suminta, KIPP Indonesia meminta kepada KPU untuk menertibkan anggotannya, bauk di pusat maupun daerah, agar memenuhi ketentuan UU sebagaimana tertuang dalam pasal 21 huruf (k) Undang Undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017.

Karena pasal itu sudah menyebutkan secara jelas, menurut Kaka suminta, bahwa salah satu syarat KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU dan jajarannya di daerah tidak menjadi pengurus organisansi masyarakat (Ormas).

“Bunyi pasal 21 huruf (k), bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan,” tegasnya, mengingatkan lagi. Artinya, jika sampai dilanggar nantinya hasil pemilu akan runyam karena bisa memancing gugatan. @licom_09