Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas terhadap kader partainya yang melakukan pelanggaran atau menyalahgunakan wewenang jabatannya. Seperti Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang dipastikan dipecat dari keanggotaan partai, pasca terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Rabu (25/10/2017) kemarin.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan mengaku terkejut dengan informasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“PDIP langsung melakukan pemecatan seketika kepada yang bersangkutan dari posisinya sebagai kader partai,” tegasnya melalui rilis yang diterima LICOM, Kamis (26/10/2017).

Hasto menegaskan PDIP sudah berulangkali mengingatkan Taufiqurrahman dalam posisinya sebagai Bupati Nganjuk untuk tidak main-main dengan perilaku yang melanggar hukum.

Bahkan, posisi Taufiqurrahman di internal PDIP juga sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDIP Nganjuk sejak tanggal 26 Januari 2017 lalu, karena faktor kedisiplinan.

“Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisasi dan dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC sejak tanggal 26 Januari lalu,” kata Hasto.

Sebagai bentuk ketegasan PDIP memberikan sanksi kepada Taufiqurrahman, di Pilkada Nganjuk pihaknya tidak memberikan rekomendasi yang diperjuangkan bersangkutan dan menginginkan agar PDI Perjuangan mencalonkan istrinya.

“PDIP tegas, tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh saudara Taufiqurrahman,” tegasnya.

Ditambahkan, sebenarnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader-kadernya yang dipercaya sebagai penyelenggara negara untuk tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum.

“Dan ancaman sanksinya sangat tegas bahwa siapapun yang terkena OTT oleh KPK, maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan,” pungkasnya.@sarifa