Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Presiden dan Pejabat Catalunya dibidik Kejaksaan Agung Spanyol
Presiden Catalunya, Carles Puigdemont (tengah) dan sejumlah pejabatnya kini dibidik Kejaksaan dalam dugaan makar
Global

Presiden dan Pejabat Catalunya dibidik Kejaksaan Agung Spanyol 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Spanyol sangat murka setelah parlemen Negara Bagian Catalunya memutuskan memproklamasikan kemerdekaan. Setelah memecat seluruh pejabat di Catalunya, kini Kejaksaan Agung Spanyol bersiap menjerat mereka yang terlibat dugaan makar tersebut.

Dilansir CNN, Sabtu (28/10/2017), Kejaksaan Agung Spanyol dikabarkan membidik Presiden Catalunya, Carles Puigdemont, beserta anak buahnya. Sejumlah anggota parlemen yang menyetujui proklamasi kemerdekaan catalunya juga diincar dengan tuduhan makar.

Carles Puigdemont mengaku tak gentar dengan gertakan pemerintah pusat. “Kita menghadapi masa dimana kita harus tetap kuat, damai dan bermartabat seperti selama ini. Rakyat dan lembaga yang membangun negara ini bersama-sama. Negara tidak terbentuk jika salah satu elemen ini tak ada,” terangnya.

Perlu diketahui, Catalunya sejak dahulu menjadi simbol kekuatan industri Spanyol, sekaligus tempat tumbuhnya kaum sosialis, anarkis dan komunis yang bersama-sama berjuang dalam masa perang sipil pada 1930-an melawan diktator Jenderal Francisco Franco hingga 1970-an. Empat tahun setelah Franco meninggal pada 1975, Catalunya mulai memperoleh kewenangan otonomi.

Kewenangan itu berkembang di kemudian hari sehingga Catalunya mempunyai sistem kesehatan masyarakat, pendidikan dan pajak tersendiri. Mereka menyetor pajak kepada pemerintah Spanyol. Namun, sebagai salah satu wilayah paling kaya, pemerintah Spanyol dianggap tidak adil dalam persentase pembagian besaran nilai pajak.

Dewan Legislatif Catalunya memutuskan memproklamirkan kemerdekaan usai menggelar pemungutan suara. Dalam proses pemunguta suara itu, 70 anggota parlemen setuju, 10 menolak dan 2 abstain. Namun sebelum voting digelar, anggota dari fraksi Partai Sosialis, Partai Rakyat dan Partai Ciudadanos memilih keluar ruangan dan tak menggunakan haknya.

Pemerintah Spanyol di Ibu Kota Madrid yang sedari awal menentang keinginan Catalunya memisahkan diri dan menyatakan referendum pada 1 Oktober adalah hal yang ilegal, langsung bergerak.

Baca Juga:  Lagi, Kabupaten Jombang raih penghargaan Peduli HAM 2019

Perdana Menteri Mariano Rajoy menyatakan pembubaran pemerintahan otonomi dan memecat Presiden Catalunya, Carles Puigdemont beserta seluruh anak buahnya. Kepala kepolisian Negara Bagian Catalunya juga dipecat dan kekuasaan diambil alih pemerintah. Keputusan itu didukung parlemen Spanyol. @LI-15