LENSAINDONESIA.COM: Perekrutan direksi di Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) hingga saat ini masih belum jelas. Tercatat dua jabatan strategis diantaranya Direktur Utama dan Direktur Keuangan masih lowong setelah masa jabatan habis.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur mengungkapkan perekrutan direksi memang hak Wali Kota Surabaya untuk menentukan.

Namun, kinerja Badan Pengawas (Bawas) harus segera mengambil langkah dengan menentukan pejabat sementara (Plt) dari direksi yang masih ada.

“Jabatan direktur utama tentunya sangat strategis untuk mengambil kebijakan perusahaan. Harus segera diisi pejabat sementara,” kata Mazlan Mansur kepada Licom, Senin (6/11/2017).

Pihaknya juga mempertanyakan kinerje Panitia Penyelenggara (Pansel) rekrutmen direksi yang hasilnya selalu ditolak Wali kota karena tidak memenuhi syarat.

“Dari pengalaman yang sudah ada, mestinya calon yang diajukan berkualitas dan memnuhi syarat. Sayang jalau hasil seleksi ditolak rugi anggaran dan waktu,” cetus politisi PKB ini.

Sementara itu, ketika ditanya keterlibatan partai politik dalam proses seleksi dan rekrutmen di tubuh PDPS, Mazlan menegaskan tidak menutup kemungkinan ada campur tangan.

Karena itu dirinya mengusulkan untuk meminta aturan dalam peraturan daerah (perda) terkait PD Pasar Surya direvisi.

“Tidak jelas, ada yang memaknai perda berbeda. Harusnya rasional. Seperti calon direksi yang mengikuti seleksi harus  mengundulkan diri dari partai politik, bukan surat pernyataan, tetapi juga  surat jawaban dari partai politik,” terang Mazlan.

Sebelumnya, Pansel perekrutan direksi PDPS sudah mengajukan tiga nama calon untuk disetujui Wali kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun semuanya ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat.@wan