Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Mendesak, RUU KUP harus segera disahkan
EKONOMI & BISNIS

Mendesak, RUU KUP harus segera disahkan 

LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 550 praktisi perpajakan, akademisi, tokoh masyarakat, pengusaha dan birokrasi pemerintah hadir di seminar nasional yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, Senin (6/11/2017). Salah satu yang jadi fokus ialah Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas di DPR RI.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menuturkan program tax amnesty paling tinggi di dunia. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, tax amnesty diikuti 956 ribu Wajib Pajak (WP) dan deklarasi harta sebesar Rp 4.866 triliun, terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp3.687 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1.033 triliun, dan komitmen repatriasi mencapai Rp147 triliun.

Jika ditinjau dari uang tebusan yang diperoleh, Pemerintah Indonesia telah memperoleh Rp114 triliun yang terdiri dari uang tebusan orang non UMKM sebesar Rp91,2 triliun, orang pribadi UMKM Rp7,76 triliun, uang tebusan badan non UMKM Rp14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp669 miliar.

Namun, penerimaan pajak tidak mencapai target lebih dari satu dasawarsa terakhir dan tax ratio stagnan cenderung turun sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak Indonesia saat ini jauh dari kata memuaskan.

“Mengapa dari tahun ke tahun kita tak pernah mencapai target? Ya karena tanggung jawabnya besar namun kewenangannya kecil,” katanya ditemui usai seminar bertema “Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa”.

Berdasarkan survey Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) rentang tahun 2012 s.d 2015, Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki 2,5 kewenangan dari 11 kewenangan yang perlu dimiliki oleh institusi perpajakan yang ideal. Rata rata institusi perpajakan negara modern memiliki 11 kewenangan tersebut yang pada umum erat kaitannya dengan fleksibilitas dalam pengaturan SDM, Organisasi dan Anggaran.

Baca Juga:  Pakde Karwo mundur dari Ketua DPD Demokrat Jatim, Khofifah atau Emi penggantinya?

Dia berharap RUU KUP yang masih dibahas di DPR segera diketok. “Saya sih berharap besok RUU itu sudah bisa disahkan,” harapnya setengah berkelakar.

Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo yang juga jadi pembicara di seminar itu mendukung pengesahan RUU KUP. Dengan demikian, keberhasilan tax amnesty bisa dilanjutkan.

“Saya mendukung agar RUU ini segera disahkan karena hal ini termasuk komitmen dan janji Presiden Jokowi,” ujarnya.

Mengacu pada rencana awal, setelah RUU disetujui akan dibentuk Badan Penerimaan Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun Dirjen Pajak saat ini setingkat dengan eselon I.

“Harusnya nanti pajak diurus oleh orang yang setingkat menteri,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Eva Sundari menuturkan panja RUU KUP sudah dibentuk sejak enam bulan lalu. Secara kontinyu, panja bekerja menampung segala usulan dan masukan dari akademisi, praktisi dan pihak terkait.

“Mudah-mudahan Februari sudah disetujui, maksimal pertengahan tahun depan,” kata politisi Fraksi PDIP itu.@sit