Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Putusan MK Penghayat Kepercayaan masuk kolom KTP, UU Adminduk harus direvisi
Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi. FOTO: istimewa
HEADLINE DEMOKRASI

Putusan MK Penghayat Kepercayaan masuk kolom KTP, UU Adminduk harus direvisi 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan memasukkan penghayat kepercayaan ke dalam kolom KTP. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengapresiasi putusan tersebut.

Keputusan MK tersebut merupakan tindak lanjut dari gugatan frasa ‘agama’ yang ada dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, meminta UU Adminduk segera direvisi menindaklanjuti putusan MK itu.

“Berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK perlu ada kajian dan keputusan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis sebagai ikutanya seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut,” kata Arwani dalam keterangan pers yang diterima lensaindonesia.com, Rabu (08/11/2017).

Waketum DPP PPP ini mengusulkan agar putusan MK ini ditindaklanjuti dengan Revisi Undang-Undang Adminduk dan Undang-Undang Terkait. Sesuai dengan semangat konstitusi khususnya Pasal 29 menentukan Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Artinya, kata Arwani, istilah kepercayaan muncul dalam konstitusi tetapi dalam bingkai Ketuhanana Yang Maha Esa.

“Putusan MK ini bakal mendistorsi definisi agama itu sendiri serta spirit konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan. Putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. Karena itu pelaksanaan putusan ini harus melalui Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” jelasnya.

Oleh karenanya, usulan revisi tersebut harus segera masuk ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK (dapat sewaktu-waktu masuk penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006). Perubahan ini dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan entitas yang berbeda dan memang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini juga sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama.

Baca Juga:  Tiket pertandingan uji coba Timnas Indonesia U-19 vs China mulai dijual via online

“Terkait pelaksanaan putusan MK tergantung pada hasil penyusunan dan pembahasan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh pembuat UU yakni DPR dan Presiden,” pungkasnya.@LI-13