Advertisement

LENSAIDONESIA.COM: Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo yakin penyerapan Dana Desa Rp 60 triliun bisa mencapai 100 persen hingga akhir 2017.

Sinyalemen terserapnya anggaran tersebut adalah tingginya tingkat keaktifan masyarakat.

“Penyerapan dana desa sangat bagus, terjadi peningkatan luar biasa setiap tahun dari 82 persen 2015, 97 persen pada 2016 dan saya yakin di 2017 penyerapan bisa 100 persen karena pada bulan September sudah mencapai 90 persen,” katanya usai acara Puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi, melalui produk unggulan daerah Palangkaraya, Provinsi Kalimatan Tengah, Minggu (19/07/2017).

Eko mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mendapat laporan dan masukan dari masyarakat tetang penyebab dana desa tidak bisa dikelola secara swa-kelola dimasa lalu. Penyebabnya yaitu adanya peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

“Apabila ada penyelengan kita ada satgas, masyarakat bila menemukan penyelewengan bisa dilaporkan. Kita juga ada kerja sama antara kejaksaan dan kepolisian mereka juga akan memberikan sosialisasi dan pendampingan. Namun kuncinya pastisipasi masyarakat dengan melaporkan apabila ada penyelengan,” imbuh dia.

Untuk 2018 dimana tidak akan ada kontrak dalam pengerjaan dana desa maka masyarakat diminta untuk swa-kelola dan pemerintah menyediakan pendamping desa 39 ribu orang dan dibantu oleh kementerian terkait.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan permasalahan yang dihadapi yakni masih belum selesainya tata ruang. “Saat ini masih ada sekitar 517 desa di Kalteng yang masih masuk dalam hutan produksi,”ujarnya.

Sejauh ini penyerapan dana desa untuk Kalimantan Tengah sudah mencapai 80 persen.

“Kita himbau lebih efektif lagi masyarakatnya dan ada 4 unggulan akan kita terapkam lagi seperti embung, sarana olah raga,badan usaha milik desa dan kita bisa membantu dalam bentuk infrastruktur,” ujar Sugianto.@LI-13