Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Gerakan petani kedaulatan pangan di wilayah perbatasan yang dalam pantauan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersiap-siap menikmati hasil panen raya. Petani binaan Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN) di Ketapang, Kalimantan Barat akan melakukan panen padi di lahan seluas 500 hektar secara bertahap.

“Petani khusus di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini bersemangat akan menikmati hasil panen perdananya untuk program ini. Kami berharap Bapak Presiden Jokowi dapat hadir, petani Ketapang pasti gembira,” kata penggerak petani kedaulatan pangan, Soud Aminah yang Ketua Umum Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN) kepada lensaindonesia.com, hari ini (29/12/2017), di kantornya, kompleks Gedung Joeang, Jalan Menteng Raya, Jakarta.

Ketua Umum YKPN ini menerangkan, pihaknya terus fokus bekerja mewujudkan program cetak sawah 1.000 hektar untuk wilayah perbatasan. Khusus di wilayah di Kalimantan Barat, program ini terealisasi dengan dukungan penuh masyarakat dan berbagai pihak, kendati sedikit menghadapi kendala administrasi di Papua.

Bahkan, ribuan hentar lahan sawah di wilayah Indonesia Timur telah dibuka untuk petani. Selanjutnya, program ini diharapkan juga dapat direalisasikan di wilayah perbatasan lain di Indonesia.

Program cetak sawah 1.000 hektar wilayah perbatasan, diakui Aminah, dapat terealisasi dengan baik juga berkat kerjasama dengan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). “Ini benar-0benar sangat mendukung program pemerintah, sesuai dengan nawacitanya Pak Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran (perbatasan),” kata Aminah.

Aminah optimistis YKPN karena didukung sumber daya manusia yang tersebar di setiap provinsi, sehingga akan mampu mensupport target pemerintah merealisasikan kedaulatan
pangan 2019.

“Kita pokoknya akan terus all out bekerja demi program nawacitanya Pak Jokowi,” ujar Aminah, mengaku dengan tri-trik sentuhan keibuan, dirinya mampu melunakkan sikap-sikap penolakan keras yang sering muncul di perbatasan. “Butuh kesabaran, karena mereka tidak paham,” tambahnya.

Gerakan kedaulatan pangan harus terus digencarkan supaya masyarakat Indonesia bisa memenuhi kebutuhan beras, tanpa harus impor tiap tahun, sehingga petani diuntungkan.

Khususnya wilayah perbatasan di Kalimantan Barat sudah membuktikan dampak program kedaulatan pangan itu. “Hasilnya sudah ada yang ekspor beras hitam ke Malaysia. Beras ini dibudidayakan di Kalimantan Barat, karena diminati Malaysia,” jelas Aminah.

Petani yang merupakan binaan Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN),
dalam waktu dekat melakukan panen raya padi 500 hektar itu prosesnya akan bertahap. YKPN melakukan panen raya di Katapang secara bertahap dimulai Desember 2017 ini.

“Kami juga akan bertanggungjawb dalam memasarkan produk pertanian, termasuk menjalin kerjasama sama dengan Bulog,” kata Aminah.

Ketum YKPN ini juga mengakui, pihaknya sangat termotivasi karena perhatian besar Presiden Jokowi terhadap program kedaulatan pangan terkait nawacita. Menurut Aminah, petani harus bisa mengimbangi dengan menciptakan produk pertanian yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Sehingga, produksi pertanian mampu terus meningkat tidak hanya kuantitas.

“Kami juga mendampingi petani pangan lainnya, selain beras sebagai kebutuhan pokok,” terang Aminah yang akhir November lalu menghadiri pameran pangan internasional Horeco Expo di Brussel, 19-25 November 2017. Indonesia memamerkan produk gula merah dan kopi, dan menjadi peserta seminar kelapa sawit di “Solvay Library” Brussel. @09