Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pemprov minta KPU Jatim sosialisasi Pilgub 2018 tak hanya di depan kantor
HEADLINE DEMOKRASI

Pemprov minta KPU Jatim sosialisasi Pilgub 2018 tak hanya di depan kantor 

LENSAINDONESIA.COM: Pemprov Jatim melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum (APU) meminta agar KPU Jatim lebih gencar melakukan sosialisasi pilgub Jatim yang akan digelar 27 Juni 2018.

“Jangan hanya menggelar jalan sehat di depan kantor KPU Jatim saja. Kalau bisa di tempat-tempat publik seperti alon-alon kabupaten/kota,” kata Kabiro APU Setdaprov Jatim Anom Surahno pada LICOM, Minggu (17/12/2017).

Menurut dia, Pilkada saat ini adalah rezimnya KPU dan KPU yang paling punya kewenangan program. “Sifat pemilu itu personal atau individu. Mungkin setelah ditetapkan peserta pasangan calon pilkada Jatim, baru KPU bisa gencar sosialisasi lebih intens tentang pasangan calon. Sosialisasi sekarang mungkin terkait jadwal 27 Juni 2018 ada pilkada serentak,” tuturnya.

Pemprov meminta agar KPU Jatim melaksanakan sosialisasi di tempat publik seperti di alum-alun dan tidak menggelar jalan sehat di depan kantor saja serta mengoptimalkan media center yang sudah ada.

Diberitakan sebelumnya, jumlah masyarakat Jatim yang belum paham bahwa di tahun 2018 akan diadakan Pilgub Jatim nampaknya masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) menunjukkan bahwa 43,4 persen responden masih belum mengetahui bahwa pesta demokrasi untuk memilih pemimpin baru bagi Jatim bakal diselenggarakan 27 Juni 2018.

Artinya, dari 940 responden sebanyak 408 orang masih belum mengetahui tentang pilgub Jatim yang akan diselenggarakan di tahun 2018. Kemudian, 66,6 persen sisanya atau 532 responden sudah paham bahwa Pilgub bakal diselenggarakan tahun depan.

Peneliti Senior SSC Surokhim menilai bahwa temuan tersebut dapat diartikan bahwa KPU tidak menunjukkan keseriusannya dalam kaitan sosialisasi terkait Pilgub Jatim 2018.

“Ini kan 10 bulan menjelang Pilgub, tapi gregetnya tidak ada terkait dengan informasi tahapan Pilkada atau hal lain yang bisa memantik perhatian dan rasa ingin tahu publik,” kata Surokhim.

Baca Juga:  Momok intoleransi incar kalangan terpelajar, Praktisi: Harus ada kebijakan yang imperatif

Pria yang juga Dekan Fisip Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tersebut juga memandang bahwa perlu ada kolaborasi antara KPU dengan berbagai kelompok masyarakat. Sosialisasi melalui jejaring dengan media yang potensial juga dilihat mampu untuk menyalurkan informasi tersebut kepada masyarakat luas.@sarifa