Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Tersangka penipuan gugat praperadilan, saksi ahli sebut polisi sesuai prosedur
Arif Dwi Atmoko, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama jadi saksi ahli dalam sidang di PN Surabaya (rofik)
HEADLINE JATIM RAYA

Tersangka penipuan gugat praperadilan, saksi ahli sebut polisi sesuai prosedur 

LENSAINDONESIA.COM: Leny Anggraeni, tersangka kasus penggelapan dan penipuan Rp 500 juta, terus melakukan perlawanan hukum dengan menempuh jalur Praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (19/12/2017).

Dalam sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal, Dwi Purwadi, termohon (Polsek Gubeng) menghadirkan Arif Dwi Atmoko, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama sebagai saksi ahli pidana.

Dalam keterangannya, saksi ahli Arif Dwi Atmoko menjelaskan bahwa penetapan Leny Anggraeni sebagai tersangka telah sah sesuai prosedur. “Yang dilakukan oleh penyidik. Setelah dapat laporan, maka harus dikumpulkan alat-alat bukti yang berkesesuaian. Penetapan tersangka sepanjang sesuai prosedur yang dilalui, maka hal itu tidak ada masalah,” terangnya pertanyaan Hakim Dwi Purwadi.

Arif menjelaskan lebih lanjut, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum polisi melakukan penetapan tersangka. Jika dilakukan sebaliknya, baru hal itu bisa dikatakan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Saat Hakim Dwi Purwadi bertanya perihal apa yang harus dilakukan polisi ketika menerima laporan dari masyarakat, Arif langsung memberikan penjelasan yang jelas. “Harus dilakukan penyelidikan lebih dulu, lantas dilanjutkan ke penyidikan untuk menentukan siapa tersangkanya,” tegasnya.

Hakim Dwi Purwadi juga meminta penjelasan soal penetapan tersangka yang dilakukan polisi. “Apakah polisi saat menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus punya dua alat bukti yang kuat?” tanyanya kepada Arif.

Menjawab pertanyaan tersebut, Arif menegaskan penetapan tersangka dilakukan bukan dengan alat bukti yang kuat, melainkan dengan dua alat bukti yang sah. “Keterangan saksi sah dalam pemeriksaan bila tidak mengalami tekanan atau intimidasi,” bebernya.

Menurut Arif, yang menentukan sah atau tidaknya dua alat bukti adalah hakim pokok perkara. “Hakim pokok perkara, bukan hakim praperadilan,” jawab Arif saat Hakim Dwi Purwadi kembali bertanya perihal siapa yang berhak memeriksa dua alat bukti polisi.

Baca Juga:  Kemenhub pastikan penerbangan Garuda penuhi aspek keselamatan dan keamanan

Perlu diketahui, usai ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 500 juta, Leny Anggreni mengajukan permohonan praperadilan. Upaya praperadilan diajukan lantaran Leny beranggapan bahwa pemanggilan dirinya sebagai tersangka cacat hukum.@rofik