LENSAINDONESIA.COM: Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dibuka kembali oleh Komsii Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu memeriksa Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Boediono pada Kamis (28/12/2017).

Setelah diperiksa hampir enam jam, Boediono menyatakan dia diperiksa dalam kapasitasnya selaku mantan Menteri Keuangan (Menkeu) di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun ia tak memberikan keterangan panjang soal materi yang ditanyakan penyidik kepadanya.

“Kalau substansinya, saya serahkan kepada KPK nanti untuk menyampaikan,” katanya sembari meninggalkan kerumunan wartawan yang menyanggongnya. Dia lalu naik mobil Infiniti M37 hitam bernomor polisi B 1986 RFJ yang sudah menunggunya di halaman Gedung KPK.

Boediono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dia merupakan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) ketika BPPN mengeluarkan SKL BLBI.

Kala itu, KKSK diketuai oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan Boediono.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan Syafruddin Arsyad Temenggung di Rumah Tahanan KPK selama 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan.

Syafruddin Temenggung sebelumnya mengatakan, penerbitan SKL BLBI yang dia keluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari KKSK. Persetujuan KKSK itu berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

Salah satu kewenangan KKSK adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Kerja KKSK itu pun diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2002, yang dikeluarkan Megawati.@licom