Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Berkas perkara keterangan palsu guru besar Ubaya dilimpahkan ke pengadilan
Prof Lanny Kusumawati saat pelimpahan tahap II oleh penyidik Reskrim Polrestabes Surabaya ke Kejari Surabaya, Senin (27/11/2017). FOTO: dok
HEADLINE JATIM RAYA

Berkas perkara keterangan palsu guru besar Ubaya dilimpahkan ke pengadilan 

LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melimpahkan berkas perkara Guru besar Universitas Surabaya (Ubaya) Prof Dr Lanny Kusumawati ke Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (04/01/2018).

Pelimpahan berkas perkara kasus ini terbilang cukup lama mengingat tahap dua (pelimpahan tersangka dan barang bukti) yang dilakukan penyidik Polrestabes ke Kejari Surabaya sudah sejak 27 Nopember 2017 lalu. Meski begitu, tersangka tidak ditahan karena alasanya tenaganya dibutuhkan sebagai pengajar.

“Hari ini kita limpahkan berkasnya ke PN,” ujar Kasi Pidum Kejari Surabaya Didik Adiatomo.

Perlu diketahui, Prof. Dr Lanny Kusumawati Dra SH Mhum ditetapkan tersangka atas laporan Suwarlina Linaksita ke Polrestabes Surabaya. Dia dituding memberikan keterangan palsu pada akte otentik berupa cover notes dan kemudian surat keterangan perihal cover notes tersebut digunakan seseorang yang bernama Eka Ingwahjuniarti untuk mengeksekusi rumah dan tanah yang berlokasi di Jl Kembang Jepun 29 Surabaya, yang ditempati pelapor sejak tahun 1931 tersebut.

Wang Suwandi, juru bicara keluarga Suwarlina Linaksita dan Bambang Soephomo mengatakan, Surat Keterangan Perihal Cover Notes Nomor : 35/L.K/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan Surat Keterangan Perihal Cover Notes Nomor : 7/L.K/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan Prof Dr Lanny Kusumawati Dra SH Mhum dan dipergunakan Eka Ingwahjuniarti sebagai bukti dalam perkara gugatan perdata Nomor : 1064/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 01 Oktober 2014 adalah tidak benar.

Lebih lanjut Wang menjelaskan, merujuk Surat Nomor : AHU.2-AH.01.09-9815 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menegaskan, PT Raja Subur Abadi dan PT Perusahaan Dagang Industri, Perhotelan, Pembangunan dan Pengangkutan Subur Abadi Raja atau dapat disebut juga dengan nama PT Subur Abadi Raja, d/h N.V.Eng Tjhiang v/h Van Asperen & Van Rooy, masing-masing merupakan perseroan yang berstatus sebagai badan hukum dan berdiri sendiri.

Baca Juga:  Hari pertama Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019, PB Djarum screening 815 atlet

“Kemudian, berdasarkan Surat Nomor: AHU.2-AH.01.09-9877 tanggal 03 Oktober 2012 perihal PT Perusahaan Dagang Industri, Perhotelan, Pembangunan dan Pengangkutan Subur Abadi Raja atau dapat juga disebut PT Subur Abadi Raja versi N.V. Eng Tjhiang d/h Van Asperen & Van Rooy yang dikeluarkan Kemenkum HAM yang dimasukkan Badan Pertanahan Nasional (BNP) Kota Surabaya II dalam kesimpulannya selaku turut tergugat di perkara gugatan perdata nomor 1064/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 01 Oktober 2014 yang isinya, sehubungan dengan Jl Kembang Jepun No. 29 Surabaya tercatat dalam arsip buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 222/Lingkungan Bongkaran atas nama Perseroan Terbatas N.V. Eng Tjhiang v/h Van Asperen & Van Rooy berkedudukan di Surabaya diterbitkan tanggal 23 Nopember 1968,” ungkap Wang Suwandi.

Di dalam surat tersebut juga disebutkan, lanjut Wang, bahwa SHGB Nomor : 222/Lingkungan Bongkaran atas nama Perseroan Terbatas N.V. Eng Tjhiang v/h Van Asperen & Van Rooy berkedudukan di Surabaya diterbitkan tanggal 23 Nopember 1968 ini berakhir haknya tanggal 23 September 1980 dan belum ada peralihan hak kepada pihak manapun.

“Atas dasar itulah Suwarlina Linaksita dan Bambang Soephomo melaporkan hal ini ke kepolisian dengan tuduhan dugaan pemberian keterangan palsu pada akta otentik serta mempertanyakan atas dasar apa Prof. Dr Lanny Kusumawati Dra SH Mhum mengeluarkan cover notes dan cover notes tersebut ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,” papar Wang.

Wang menambahkan, sejak tahun 1954 sampai 1961 yang Suwarlina Linaksita ketahui adalah adanya perubahan menjadi N.V. Eng Tjhiang v/h Van Asperen & Van Rooy beralamat di Jl Slompretan no. 62 Surabaya. Setelah itu, Suwarlina Linaksita tidak mengetahui dan mengenal atas perubahannya menjadi PT Subur Abadi Raja maupun PT. Subur Abadi Raya yang dulu bernama N.V. Eng Tjhiang v/h Van Asperen & Van Rooy berdasarkan akta pendirian tahun 1970 dihadapan notaris Oe Siang Djie.

Baca Juga:  Jelang pelantikan, Preseden Jokowi terima kunjungan pemimpin negara sahabat

Suwarlina Linaksita juga tidak mengetahui dan tidak pernah tahu jika PT Subur Abadi Raja maupun PT Subur Abadi Raya yang dahulu bernama N.V. Eng Tjhiang v/h Van Asperen & Van Rooy berdasarkan akta pendirian tahun 1970 dihadapan notaris Oe Siang Djie ini dianggap sama dengan PT. Raja Subur Abadi, akta pendirian dibuat tahun 2012 dihadapan pejabat notaris Prof. Dr Lanny Kusumawati Dra SH Mhum.

Terkait persil di Jl Kembang Jepun no. 29 Surabaya, Suwarlina Linaksita dan Tjioe Kie Pho alias Bambang Soephomo, telah menerima hibah dari mertua Suwarlina Linaksita atau orang tua Tjioe Kie Pho alias Bambang Soephomo yang bernama Tjioe Hok Moy, sebuah perusahaan penginapan yang bernama Tiongkok Lie Sia yang beralamat di Jl Kembang Jepun No. 29 Surabaya, berikut segala barang-barang inventaris, izin-izin perusahaan, dan hutang piutangnya. Pemberian hibah waktu itu berdasarkan akta hibah nomor 32, dilakukan dihadapan notaris The Sik Kie tanggal 21 September 1959.@rofik