LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPP Partai Golkar (FPG) Zainuddin Amali‎ mengatakan pengganti Setya Novanto di kursi DPR masih menunggu revisi UU MD3 selesai. Meski belum ada kesepakatan di internal partai mengenai siapa Ketua DPR baru, dia menilai hal itu tidak sulit.

“Saya kira kita sadar kita tidak mau berlama-lama dan kita sudah dalam satu pemahaman bahwa siapapun yang ditetapkan dari 90 orang yang ada. Kan kita 91, menggantikan yang 1 orang. Sisa yang 90 orang itu kita ikhlas menerima dan akan mendukung siapapun yang diputuskan oleh partai,” jelasnya, Senin (8/1/2018).

Dia menambahkan, posisi Ketua DPR baru ini akan di musyawarakan sama seperti pemilihan ketua umum Golkar. “Saya perkirakan ini juga akan musyawarah mufakat. Disampaikan satu nama,” katanya.

Selain itu pihaknya juga belum berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR. Pasalnya, persetujuan Ketua DPR baru dari Fraksi Partai Golkar ini harus disetujui melalui paripurna DPR dengan persentasi setengah kehadiran anggota di paripurna.

“Saya kira kembali pada kesepakatan awal,” ujarnya.

Dia berharap setelah paripurna DPR dibuka besok maka Badan Legislasi (Baleg) harus segera rapat untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)‎ yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018.

Zainuddin Amali mengatakan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) hanya mengakomodir penambahan satu kursi pimpinan DPR yang sudah disepakati oleh seluruh fraksi menjadi haknya Fraksi PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014.

“Kan sebelum masuk revisi UU MD3 sudah ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi,” katanya.

Menurutnya, masa jabatan DPR periode saat ini tinggal satu tengah tahun lagi, sementara masih banyak tugas-tugas DPR di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran belum terselesaikan.

“Waktu semakin pendek, pekerjaan semakin banyak. Saya kira kita tidak bisa berlama-lama untuk membahas pasal itu,” ujarnya. @putera