LENSAINDONESIA.COM: Anggota TNI/Polri, PNS dan DPR/DPRD yang menjadi kontestan dalam Pilkada serentak 2018, wajib mengundurkan diri jabatannya. Hal itu diutarakan Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Menurutnya, ada 3 dokumen yang harus diserahkan peserta dari TNI/Polri, PNS dan anggota DPR/DPRD. Pertama, surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. “Jadi saat pendaftaran, harus ada dokumen surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri,” terangnya, Senin (8/1/2018).

Dokumen kedua adalah surat keterangan dari pimpinan lembaga masing-masing bahwa pengunduran diri mereka dalam proses. Dokumen ini wajib diserahkan pada H+5 setelah calon kepala daerah ditetapkan sebagai peserta Pilkada serentak 2018.

Yang terakhir, menyerahkan SK pengunduran diri pada H+60 hari setelah penetapan calon. Atau H-30 hari sebelum hari pemungutan suara yang akan digelar pada 27 Juni 2018. “SK pemberhentian itu sendiri itu H+60 penetapannya setelah penetapan calon, jadi bukan H+60 setelah pendaftaran,” tandasnya.

Prosedur tersebut sesuai dengan Peraturan KPU atau PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 69, tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota. Bila SK pengunduran diri dan dokumen-dokumen tidak diserahkan, maka calon kepala daerah dianggap tidak memenuhi syarat dan konsekuensinya tidak dapat mengikuti pencalonan, namun posisinya tidak bisa digantikan.

Perlu diketahui, dalam Pilkada serentak 2018, ada sejumlah nama anggota TNI/Polri yang akan maju. Di antaranya Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang maju menjadi calon wakil gubernur Jabar, mendampingi Tubagus Hasanuddin.

Ada juga nama Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara didampingi Musa Rajekshah. Di daerah lain, Bupati Siak, Syamsuar dan Komandan Korem 031 Wira Bima Riau, Brigjen Edy Natar Nasution maju menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau. @dc/LI-15