Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Partai politik telah mengumumkan nama-nama kandidat yang diusung dalam Pilkada 2018. Dari calon yang bertarung menunjukkan jika parpol lemah dalam pembinaan kader.

Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Andrian Habibi m unculnya kandidat non kader menjadi dilema atas keberadaan partai politik. Meskipun pencalonan kepala daerah merestui kandidasi non kader partai, seperti tercantum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Pasal pendukung elit partai mengusung bakal calon non kader ini lah yang menghambat penokohan kader partai di daerah. Alasanya bisa macam-macam, misalnya, partai melandaskan dukungan dari kajian internal atau hasil survei. Padahal, elektabilitas tersebut bisa saja naik akibat jabatan atau aktifitas keseharian. Tentu saja artis, pejabat maupun tokoh jakarta lebih terkenal daripada pengurus atau loyalis partai di daerah,” kata Andrian, Selasa (9/1/2018).

Namun, jika partai berniat memperbaiki demokrasi lokal atau pilkada. Seharusnya partai pro akan kaderisasi yang menokohkan tokoh daerah. Terlebih, pemaksaan kandidat atas restu AD/ART atau dalam kata lain titah ketua umum, merupakan bentuk ketidakpedulian akan pengabdian dan pengorbanan kader di daerah.

“Oleh sebab itu, pencalonan dadakan seperti ini harus selesai di Pilkada 2018. Kedepan, partai harus menentukan sikap tegas untuk mencalonkan kader yang memang mengabdi di daerah. Seandainya dia orang Jakarta, minimal lima tahun sebelumnya sudah membumi dalam aktifitas di daerah pemilihan,” katanya.

Kedua, Partai harus mengevaluasi dan merevisi Undang-undang partai. Pasal 29 UU 2/2011 wajib diperbaharui. Minimal ada penambahan pasal. Seperti, pemilihan secara demokratis mempertimbangkan syarat keanggotaan, pengabdian dan hasil jejak pendapat di internal anggota partai di daerah. Sehingga, anggota dan kader merasa memiliki hak untuk menentukan calon pemimpin di daerahnya.

Ketiga, frasa ditentukan dalam AD/ART harus dilanjutkan dengan ketentuan bahwa pengurus partai tingkat daerah menentukan 50% kewenangan untuk mengusung kandidat. Sehingga perhitungannya, DPP memiliki hak 25%, DPW memiliki hak 25% dan dpc berhak 50% untuk menentukan siapa yang dicalonkan pada Pilbup atau Pilwakot. Seterusnya, untuk Pilgub, hanya memberikan 25% untuk DPP dan DPC dan 50% kewenangan DPW.

Keempat, setiap warga negara dengan jabatannya di dalam pemerintah yang berniat maju sebagai kontestan pilkada. Maka, mereka harus mengikuti proses seleksi di daerah dengan konsep konsensus anggota partai sesuai tingkatan. Apabila berhasil menjadi bakal calon, para pejabat publik atau aparatur negara wajib mengabdi dengan meluangkan waktu untuk proses kaderisasi.

Kelima, bagi para kandidat yang ujug-ujug mencalonkan dan dicalonkan, kita mengharapkan ada transparansi rekrutmen oleh partai sesuai pasal 29 UU 2/2011. Hal ini demi menjaga perasaan para pengabdi partai yang gagal mencalonkan akibat perintah pengurus pusat.

“Terakhir, Pilkada 2018 adalah tangga menuju Pemilu 2019. Kepada semua calon kepala daerah yang berkampanye. Jangan membawa-bawa mantan bawahannya untuk proses pemenangan. Siapapun calon kepala daerah, praktek politik identitas dan politik uang wajib dihentikan,” pungkasnya.@licom