Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Dua menteri dalam Kabinet Kerja tengah terlibat perdebatan sengit. Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan.

Luhut menyuarakan penghentian penenggelaman kapal yang jadi pelaku illegal fishing. Lalu apa tanggapan Susi Pudjiastuti?

Lewat akun KKP News di saluran YouTube, Susi menyarankan pihak-pihak yang keberatan dengan tindakannya memberi sanksi penenggelaman kapal kepada kapal pencuri ikan asing, bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

“Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan Menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” kata Susi dalam akun Youtube dipantau Rabu (10/1/2018).

Dalam video berdurasi 5:14 , Susi yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna merah muda menegaskan sanksi penenggelaman kapal bukan kebijakan Susi, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sehingga sebagai Menteri, dia wajib untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

“Jadi bukan ide Susi Pudjiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita bisa mengeksekusi UU no.45 tahun 2009,” tegas Susi.

Susi menegaskan penenggelaman kapal selama ini, hampir 90 persennya merupakan hasil keputusan pengadilan. Adapun kapal-kapal ikan yang terbukti mencuri ikan di Indonesia dianggap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut memiliki kewarganegaraan. Sehingga, kapal tidak dilihat sebagai alat bukti kejahatan semata.

“Kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya mengeksekusi hasil putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman,” tutur Susi.@licom

TULISKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here