LENSAINDONESIA.COM: Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) Jawa Timur menyatakan diri netral dalam Pilkada serentak 2018, baik pilkada kota/kabupaten maupun Pilgub.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan organisasi, menggingat anggota FKPP tersebar di sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu.

Sikap menjaga netralitas ini diserukan kepada pengurus cabang FKPPI di seluruh daerah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Keluarga Besar FKPPI, Sudajatmiko menegaskan, dengan adanya komitmen menjaga netralitas ini, maka seluruh anggota dilarang lakukan aksi dukung-mendukung pasangan calon kepala daerah dengan mengatasnamakan organisasi, simbol maupun atribut FKPPI.

Meski begitu, jelas Sudajatmiko, pihaknya tidak mempersoalkan bila aksi dukung-mendukung calon kepala daerah tersebut dilakukan secara personal oleh anggota FKPP.

“FKPPI netral dalam Pilkada serentak 2018. Jadi kami minta kepada seluruh anggota untuk tidak membawa nama maupun simbol-simbol FKPPI untuk kegiatan kampanye calon kepala daerah. Tetapi kalau secara personal-personal atau kepartaian mendukung calon kepala daerah silahkan saja,” katanya kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Rabu (10/01/2018).

Politisi Partai Hanura Jatim ini menandaskan, bahwa FKPPI akan memeberikan sanksi tegas terhadap anggota yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

“Jangan sampai kegiatan dukung-mendukung ini berdampak pada organisasi FKPPI. Di FKPPI anggota dan Ketua banyak yang aktif di parpol, seperti saya di Hanura, Ketua FKPPI Jatim Gatot Sudjito di Golkar, ada wakil ketua Pak Suhandoyo di PDIP, dan Pak Tony ini di golkar juga,” ujarnya.

“Kita akan tegas, ada sanksi bagi yang melanggar aturan, bisa dipecat. FKPP akan turut mensukseskan pesta demokrasi di tingkat daerah ini. Tetapi dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan dalam organisasi,” tambah Sudajatmiko.

Di tempat yang sama, Sekretaris Pengurus Daerah (PD) XIII FKPPI Jawa Timur Tony Hartono juga menandaskan bahwa FKPPI akan menertibkan kader yang secara sengaja membawa nama organisasi untuk kepentingan mendukung calon kepala daerah.

“Kita akan tertibkan bila ada pelanggaran organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Agus Ronald mengakui bahwa FKPPI secara tidak langsung memiliki ‘keterkaitan’ dengan pelaksanaan Pilkada, hal ini karena kader FKPPI banyak yang aktif di partai politik dan bahkan maju sebagai calon kepala daerah, salah satu contoh adalah cagub Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat.

“Dalam Pilkada setiap calon selalu menyiapkan konsep-konsep untuk diaplikasikan. Bila anggota kita terlibat di dalam dan sifatnya persoal ya itu tidak masalah. Tetapi secara organisatoris, kita tidak boleh ikut melibatkan diri. FKPPI harus tetap menjaga marwah independensi organisasi,” pungkas Wakil Ketua FKPPI Jatim ini.@LI-13