LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI Hendry Yosodiningrat meminta masyarakat tidak berfikir negatif dulu dengan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta yang dideklarasikan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menurutnya, kebijakan baru Anies itu harus disikapi secara positif sepanjang realisasi kebijakannya konkrit, bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.

Meski begitu, politisi Partai Demkrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini mengakui bahwa dirinya tidak melihat arah yang jelas dari pembentukan KPK DKI teresbut. Terutama terkait subordinasi dengan lembaga hukum yang ada.

Untuk melihat seperti apa kinerja KPK DKI yang dipimpin oleh eks komisioner KPK Bambang Widjoyanto itu, Hendri mengajak KPK DKI menyikapi kasus-kasus di lingkungan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Test case-nya, kasus-kasus di lingkungan BUMD DKI yang sudah terang benderang di depan mata dan merugikan negera triliunan rupiah. Seperti kasus penjarahan sejumlah aset di Jakpro, manipulasi alih fungsi Gedung ABC PJA Ancol dan sederet kasus korupsi lainya,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima lensaindonesia.com, Kamis (11/01/2018).

Kata Hendry, publik akan memberikan apresiasi positif kinerja KPK DKI jika berani menindak tegas oknum-oknum pejabat BUMD DKI, dengan menyeret oknum-oknum terkait untuk diadili sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku agar kerugian negara tidak berlanjut.

“Bayangkan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City (ABC) Mal Jakarta Utara, merugikan negara sekitar Rp 515 miliar, didiamkan begitu saja hingga 9 tahun mengendap. Padahal kasusnya sudah terang benderang dan memiliki bukti-bukti cukup. Ini ujian pertama buat Tim KPK Jakarta agar tidak hanya lips service saja,” tegas Hendry.@LI-13