Mendagri Tjahjo Kumolo.
Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak gugatan uji materi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang presidential threshold. Putusan ini disambut gembira oleh pemerintah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili pemerintah, menyambut gembira. Ia pun berterima kasih pada MK atas putusan tersebut dan menegaskan jika masalah presentase itu sudah sesuai secara konstitusional, tidak melanggar UUD 1945.

Hal lain yang membuatnya senang, dinamika Pilkada serentak 2018, meski awalnya cukup alot, kini mulai mereda. Semua partai telah mengusung pasangan calonnya. Tjahjo juga menyoroti soal keputusan MK terkait gugatan terhadap Perppu Ormas.

“Termasuk Perppu juga yang disetujui oleh MK itu menyangkut prinsip dan ideologi negara yang harus dipertahankan sesuai amanat UUD 1945,” katanya dalam siaran pers, Jumat (12/1/2018).

Menanggapi masih adanya partai dan beberapa pihak yang tetap menolak penerapan presidential threshold di Pilpres 2019, menurut Tjahjo itu hal yang wajar. Dalam demokrasi, semua orang punya hak untuk berpendapat sendiri. Ia menghormati yang berbeda sikap dan pandangan. Tapi katanya, MK telah memutuskan. Dan putusan mahkamah bersifat final dan mengikat. Tentunya semua pihak harus menghormati itu.

“MK telah memutuskan itu atas dasar konstitusional apalagi keputusan MK sudah final dan mengikat. Mari kita menghormati apa yang diputuskan oleh MK. Toh pemerintah juga membuka kesempatan peluang baik Perppu maupun UU Pemilu ini untuk ada proses hukum lewat MK,” kata Tjahjo.

Sedangkan menyangkut putusan MK lainnya tentang verifikasi partai, ia juga menghormatinya. Tjahjo sendiri yakin, putusan MK tidak akan menganggu persiapan tahapan pemilihan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Ia yakin, KPU bisa menyesuaikan jadwalnya.

“Saya kira KPU tidak merasa kesulitan. Karena KPU sudah berpengalaman tahapannya sudah runtut dan PKPU, Peraturan Bawaslu sudah dibahas dengan pemerintah dan komisi II DPR,”ujarnya.

Tjahjo juga tidak mempermasalahkan putusan MK yang mengharuskan semua partai ikut verfikasi faktual di KPU. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya harus ditindaklanjuti. ” Saya kira enggak ada masalah. Saya kira MK melihat secara konstitusional. Semua masyarakat berhak untuk berpartai berhimpun berpolitik, semua mempunyai kedudukan yang sama. Apakah itu partai baru, partai lama,” katanya.

TULISKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here