Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Karang Taruna Surabaya tolak terlibat politik praktis Pilkada Jatim 2018
Karang Taruna Surabaya. FOTO: iwan-lensaindonesia.com
HEADLINE JAKARTA

Karang Taruna Surabaya tolak terlibat politik praktis Pilkada Jatim 2018 

LENSAINDONESIA.COM: Menghadapi tahun politik, Karang Taruna Surabaya menyampaikan sikap terkait pelaksanaan Pilkada Jawa Timur 2018.

Karang Taruna Surabaya menyatakan netral. Hal ini dilakukan agar Pilkada berjalan dengan jujur dan adil tanpa tendensi memanfaatkan lembaga/organisasi yang masih menjadi bagian dari suatu kementrian atau dinas tertentu.

Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Nanang Sutrisno mengatakan, sebagai relawan-relawan dan insan sosial yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna terdiri dari berbagai denominasi baik dari lingkup partai dan latar belakang yang berbeda.

“Kalau mendukung salah satu pasangan calon tertentu hal ini sangat kontra produktif, dan bisa membawa organisasi Karang Taruna ke arah perpecahan,” ujarnya, Kamis (25/01/2018).

Dirinya menyebutkan, saat menjadi Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indarparawansa sempat berkali-kali mengingatkan bahwa Karang Taruna harus netral dari kepentingan politik praktis.

“Kami meminta sekarang saat menjadi calon Gubernur Jatim untuk bersikap konsisten dan tidak melibatkan karang taruna dalam kepentingan dukung mendukung,” terangnya.

Menurutnya, organisasi Karang Taruna sebuah wadah yang besar dan sangat rugi jika dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan sesaat. Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang bertugas membantu pemerintah untuk menangani permasalahan sosial masyarakat.

“Persoalan sosial masyarakat sangat banyak yang harus diurus daripada ikut dukung mendukung yang mempunyai potensi kerawanan memecah organisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya M. Arif’an menambahkan pilihan politik merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun dengan memanfaatkan sebuah lembaga yang seharusnya tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis menjadi perbuatan yang tidak etis, apalagi memakai atribut dan bendera Karang Taruna.

“Kalau sampai hal ini terjadi ditingkat Jatim akan menjadi contoh tidak baik, dan tidak elok. Karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang fokus dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda,” ujarnya.@wan