LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri (Kemendagri) mengusulkan dua pejabat kepolisian aktif untuk menjadi penjabat (Pj) Gubernur selama Pempihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Dua polisi aktif tersebut adalah Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara dan Irjen Pol M Iriawan jadi Pj Gubernur Jawa Barat.

Kemendagri beralasan pengajuan itu karena Jabar dan Sumut masuk dalam kategori rawan sedang konflik pilkada.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M Edie mengatakan, dalam Undang-undang (UU) diatur soal Pj atau PJS di daerah di mana gubernur daerah setempat akan maju lagi di Pilkada atau memasuki habis masa jabatan. Karena itu, UU mengamanatkan untuk menunjuk pejabat tinggi tingkat madya Kemendagri atau setingkat di tingkat pusat.

“Harusnya bisa mana aja, baik TNI-Polri, atau kejaksaan atau siapa pun lah sepanjang dianggap mampu dan mumpuni sesuai kemampuan yang ada. Kan ada syarat dan prasyaratnya nih yang dikoordinir oleh Polhukam mana yang akan ditunjuk, bisa sipil atau TNI-Pori. Kalau dari TNI-Polri kan dari sisi kerawanan. Kan ada 12 daerah yang rawan tuh, kategori rawan sedang,” kata Arief di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (26/01/2018).

Arief menyebut ada beberapa indikator suatu daerah masuk dalam kategori rawan. Yaitu soal pertarungan parpol dan kondisi masyarakatnya.

“Mengganggu keharmonisan atau kearifan lokal atau tidak. Kerawanan dari macam-macam, dari politik ada, sektor masyarakat ada, atau sektor kondisi yang lain. Nah pejabat tinggi kemarin Polri mengusulkan dua nama itu,” terangnya.

Kemendagri awalnya telah berbicara pada tingkat kementerian soal kekosongan jabatan kepala daerah jelang pilkada. Ada sekitar 17 Provinsi yang akan mengalami kokosongan jabatan dan 9 Provinsi di antaranya dalam kategori gubernur yang masuk dalam masa akhir tugas dan tidak mencalonkan dalam pilkada.

“Kondisi tersebut ketika nanti habis AMJ (akhir masa jabatan), khususnya tidak mencalonkan lagi ya, terjadi pilkada di situ, sudah ada yang terpilihnya, sambil menunggu pelantikan kan ada kekosongan, itu di isilah pejabat tersebut, ini yang ditentukan masing-masing, dalam taraf penentuan,” ujarnya.

Menurut Arief, pihak Polri telah mengusulkan dua nama dari kesatuannya untuk posisi di Sumut dan Jabar dengan salah satu alasan utama soal keamanan.

“Ya kerawanan itu kan keamanan ada. Sebetulnya (Sumut dan Jabar) masuk dalam kerawanan sedang. Karena konfliknya. Hanya di Jabar ini dijabat oleh gubernur yang tidak mencalonkan lagi,” ucapnya.@LI-13