Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kasus dugaan korupsi alih fungsi gedung Ancol Beach City (ABC) Jakarta, yang mencuat sejak tiga tahun lalu, dan bergulir di pengadilan, hingga kini berjalan di tempat. Padahal, kasus tindak pidana korupsi ini merugikan keuangan negara senilai ratusan milliar. Ada apa?

Kasus yang diduga melibatkan pihak swasta, yaitu  sejumlah oknum direksi jajaran PT. PJA ini sudah ditangani Kejaksaan Agung sejak terungkap  2014. Sebagai tersangka utama, pengusaha kuat di Jakarta, yakni Direktur PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), Awie alias Fredie Tan. Mengapa setelah berjalan tiga tahun, tidak ada kepastian hukum? Benarkah ada upaya menumpulkan aparat peradilan, termasuk pejabat di Kejaksaan Agung untuk memetieskan tindakan penggarongan aset dan keuangan negara?

Sejumlah elemen penggiat anti korupsi mengkritisi fakta-fakta kontroversi peradilan hukum di Indonesia seperti ini. Salahsatunya, datang dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Aester. Ia mencermati lebih luas, terungkapnya sejumlah kasus korupsi di kalangan penegak hukum belakangan ini, sudah mengarah pada darurat korupsi di negeri ini.

“Tertangkapnya sejumlah aparat hukum, baik dari oknum hakim, jaksa, termasuk anggota dewan perwakilan rakyat pada Oktober tahun lalu, diduga melakukan suap-menyuap, menambah daftar panjang tindak pidana korupsi oknum aparat peradilan di Indonesia dan sinyal bagi darurat korupsi,” terang Lalola.

Dalam catatan lCW, lanjut Lalola, sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung –Maret 2012 sampai Oktober 2017– setidaknya sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi. Sebagian besar terjerat OTT (operasi Tangkap Tangan) KPK.

“Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi,” cetus Lalola di sela acara diskusi yang menghadirkan pembicara utama Ketua KPK Agus Rahardjo, di base Camp Kelopok Musik Slank, beberapa waktu lalu.

Lalola tidak menampik, kasus korupsi alih fungsi gedung ABC Ancol yang sudah ditangani Kejagung sejak 2014 namun nasibnya tidak jelas, lembaga hukum termasuk di pengadilan memiliki potensi besar koruptif. Belum adanya reformasi yang signifikan di lingkungan Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Hatta Ali memantik peluang penyimpangan itu.

Untuk itu, Lalola menegaskan, perlunya langkah hukum agar tidak kalah oleh upaya-upaya pelemahan terhadap setiap penegakan hukum atas kasus yang bersifat ekstra ordinary crime ini. “Salah satunya bisa kita laporkan pada Komjak (Komisi Etik Profesi kejaksaan). Tanyakan saja mengapa kasus alih fungsi gedung ABC Ancol, tiba-tiba berjalan ditempat, dan seperti lenyap begitu saja,” tegas Lalola.

Diketahui, kasus Fredie Tan ini telah dilaporkan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, tidak hanya ke
penyidik Kejagung, tapi juga ke penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Alhasil, politisi PDIP Henry kecewa kenapa
masih tetap jalan ditempat.

Henry yang pernah aktif berprofesi advokat ini menganggap aneh, sejak ditetapkannya sebagai tersangka, ketiga pentolan korupsi alih fungsi Gedung ABC Ancol, tidak pernah ditahan. Bahkan, ketiganya mengesankan dengan kekayaannya menjadikan diri mereka seperti “kebal hukum”. Faktanya, ketiga tersangka yaitu, Dirut PT WAI (Ancol Beach City) Fredie Tan, Komisaris PT Delta Jakarta, Oky Sukasah, dan mantan Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gusti Kertut Gede Suena, hingga kini masih saja  “bergentayangan” kendati bertatus cegah tangkal (cekal) untuk tidak bepergian ke luar negeri.

“Entah mengapa Kejaksaan Agung seperti dibuat tak berkutik dalam menangani kasus Fredie Tan cs. Sudah jadi tersangka, tapi hingga saat ini belum juga diproses pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Tipikor,” kata Henry, geregetan.

Sementara itu, ICW menangkap potensi koruptif di kalangan penegak hukum itu. Ini dibuktikan dari besarnya struktur organisasi MA dan Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Fakta yang belum tersentuh KPK, diduga kuat tidak sedikit
oknum hakim dan petugas pengadilan yang sarat bertindak koruptif.

Selain itu, potensi pelanggaran juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Sehingga, peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar, namun belum memberikan efek jera.

“Sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Justru acapkali Ketua Pengadilanlah yang menjadi oknum nakal di pengadilan,” kritik Lalola.

Karena itu, pimpinan lembaga hukum seperti MA dan Kejaksaan Agung harus ikut bertanggungjawab atas bobroknya lembaga peradilan di Indonesia. Mengingat kondisi pengadilan yang seperti ini, maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan
praktik praktik mafioso hukum yang sudah jadi rahasia umum melemahkan moral para penegak hukum di pengadilan.

“Sebagai langkah pencegahan, maka MA perlu melakukan evaluasi dalam melihat dan memetakan potensi korupsi di tubuh pengadilan. Selain itu, juga perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Perma No 8 Tahun 2016 tersebut. Apakah Perma tersebut efektif dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan hakim dan aparat pengadilan, atau sebaliknya,” terang Lalola.

Lebih spesifik Henry mengungkapkan fakta tragis dalam penegakan hukum, mencerminkan ketidakberdayaan Jaksa Agung menghadapi cengekeraman para mafia hukum. Ia mengungkapkan soal Permohonan Penyidik Kejagung yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada 10 Maret 2015 agar diberi ijin melakukan penggeledahan atas rumah kediaman tersangka Fredie Tan di Teluk Gong Rt. 005/Rw.008 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Terkait permohonan itu, pada 27 Maret 2015, Wakil Ketua PN Jakarta Utara DR Ifa Sudewi SH MH mengabulkan ijin pengeledahan, termasuk juga atas kantor milik Fredie Tan selaku Dirut PT. Wahana Agung Indonesia (PT.WAI) di Jalan. Pantai Indah Barat Kompleks Toho PIK Blok E No.12 Kamal Muara, Jakarta Utara..

Namun faktanya, lanjut Henry Yosodiningrat, hingga saat ini pelaksanaan penggeledahan tidak pernah dilakukan oleh Penyidik Kejagung. “Salah satu tanda adanya ketidakberesan itu, tidak dijalankannya proses penggeledahan salah satu rumah tersangka untuk mencari barang bukti. Padahal, surat ijin geledah telah dikantongi tim Jaksa,“ ujar Henry, geleng-geleng kepala.

Saat Henry menemui Jaksa Agung HM Prasetyo dan menanyakan kelanjutan proses penyidikan tersebut, namun orang nomor satu di Kejagung itu, mengatakan, banyak pihak berkepentingan atas kasus ini. “Itu artinya Jaksa Agung tak berkutik tangani kasus Fredie Tan Cs. Padahal, selama 12 tahun penyimpangan terjadi. Bisa jadi kemungkinan ratusan miliar uang negara telah ‘menguap’ hanya untuk memperkaya diri pribadi para pelaku,” tandas Henry. @esa