LENSAINDONESIA.COM: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan bila ada yang melaporkan ke Ombusman RI terkait pemilihan pelaksana tugas (plt) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Kata dia, pelaporan tersebut hak setiap orang.

“Silakan saja itu hak setiap orang untuk melaporkan,” kata Tjahjo di Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (10/02/2018).

Tjahjo yakin tak ada masalah dalam rencananya penunjukan Irjen Pol M Iriawan sebagai plt gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani sebagai plt gubernur Sumut. Menurutnya tak ada Undang-undang yang dilanggar.

“Apa yang Kemendagri lakukan telah sesuai dengan aturan yang kami yakini. Aturan yang tidak melanggar undang-undang,” jelasnya.

Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo dilaporan ke Ombudsman RI oleh Partai Gerindra. Tjahjo diduga melakukan malaadministrasi dalam mengusulkan dua perwira tinggi aktif Polri menjadi plt gubernur.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy pun mengamini laporan itu. Menurut dia, Tjahjo melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

“Pada UU itu disebutkan, kepolisian boleh menjabat jabatan di luar kepolisian hanya jika pensiun atau mengundurkan diri dan beliau berdua masih berstatus aktif,” ujar Suaedy.

Selain UU Kepolisian, anggota Ombudsman RI lainnya, Laode Ida menyebut ada aturan lain yang dilanggar Tjahjo dalam pemilihan plt gubernur ini. Ia pun curiga perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 ke Nomor 1 Tahun 2018 sarat akan kepentingan politik.

“Kami bersepakat untuk meminta Mendagri membatalkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan mengembalikannya pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2016,” kata Laode.@LI-13