Ilustrasi para awak media melakukan aksi penolakan kriminalisasi terhadap pers. @foto:dok.ist
Advertisement

LENSAINDONESIA.COM:  Fungsionaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Djoko Edhi Abdurrahman mengritisi kriminalisasi terhadap wartawan senior Asyari Usman, yang ditangkap dan ditahan polisi karena tulisannya di media online “Teropong Senayan” dianggap mencemarkan nama baik Ketua DPP PPP Romahurmujiy (Romi).

Wasek LPBH PBNU itu menilai, seluruh muatan Teropong Senayan adalah produk jurnaistik, termasuk surat pembaca. Karena medianya terdaftar di Dewan Pers yang dilindungi Undang Undang No 40 tentang pers, “Lex specialis terhadap KUHP dan KUHAP, termasuk UU ITE dan sejenisnya. Juga diatur oleh SEMA,” tegas Edhi, wartawan senior, yang mantan Anggota Komisi Hukum DPR (2004-2009) menyampaikan pendapatnya, Senin (12/2/2007).

Djoko Edhi juga mengingatkan, terhadap produk jurnalistik, tidak bisa main tahan, sangka dan dakwah.  Itu otoritas Dewan Pers yang menentukan, memakai sejumlah fasilitas hukum pers. Tort, kesalahan pidana baru bias jalan setelah Dewan Pers menyatakan “itu bukan produk jurnalistik”, seperti pada fice book, twitter, milis. Tidak berlaku pada pers online yang terdaftar di Dewan Pers.

“Seluruh produk jurnalistik dilindungi UU No 40 cq Dewan Pers. Orde Baru saja tak pernah main tangkap seperti itu. Wartawan menulis salah, lalu serta merta ditangkap. Penulis opini di “Teropong Senayan” salah menulis, langsung ditangkap hanya karena Ketum PPP tak bahagia dengan tulisan itu,” kritik Djoko Edhi.

Tidak bisa seperti itu. Bahkan, di era Orde Baru  yang dikenal rezim otoriter, produk jurnalistik justru dilindungi. Apabila tulisan produk jurnalistik mengandung perbuatan melawan hukum, polisi wajib lebih dulu meminta pendapat Dewan Pers. “Belum pernah langsung menangkap penulisnya dan dijebloskan ke sel tahanan seolah pelaku kejahatan kekerasan. Ini jalan mundur demokrasi,” tegas Djoko Edhi.

Dia juga menyontohkan kasus yang pernah menimpa Remi Silado di era otoriterian Orde Baru, karena tulisan anekdotisnya, yang mirip tulisan Asyari Usman. Itu pun hanya ditahan 24 jam, lalu selesai. Remi silado adalah penulis Majalah Aktuil, membuat tulisan opini tentang penggusuran di Bandung yang tak membahagiaan Walikota era itu.

“Sulit dipahami, di zaman reformasi, zaman demokrasi, Asyari Usman dijebloskan ke sel tahanan seolah penjahat Jatanras (Kejahatan dengan kekerasan), hanya karena tulisannya yang tak membahagiakan Ketum DPP PPP,” paparnya, heran.

Pertanyaan hukumnya, pertama; bersumber dari UU No 40 tentang pers (baca: produk jurnalistik “Teropong Senayan”).  Kemana hak jawab Asyari Usman? Kemana hak perlindungan produk jurnalistik itu?

Kedua, mengapa “Teropong Senayan” yang terdaftar di Dewan Pers, diperlakukan seperti Saracen (yang bukan produk jurnalistik, dan tak terdaftar di Dewan Pers)?

Ketiga, dengan kasus penahanan Asyari Usman uyang 30 tahun lebih menjadi wartawan bergengsi, maka semua penulis yang salah tulis, dapat sewaktu-waktu dijebloskan ke sel tahanan, tanpa proses UU No 40 tentang pers, hanya karena tulisan membuat Ketum DPP PPP tidak bahagia.

Keempat, subsatansi materi kasus PPP Cagub Sumut, tanpa tulisan Asyari Usman pun sudah paradox. Semua orang politik paham apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga yang dimaksud adalah “jangan kritik keburukan Romi”. “Bukan main. Ini bahaya besar bagi demokrasi, bagi pers, das sein dan das sollen. Semua penulis praktis seolah diminta hanya menjadi tipe writer (penulis iklan). Jika tidak, gie jeblosin loe ke penjara!”

Wartawan yang juga mantan legislator di DPR ini berharap, semoga para pentolan aktivis yang bertemu dan membahas ancaman yang terkandung dalam kasus ini dapat menyelesaikan bahaya demokrasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Dewan Pers. @licom_09