Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Layanan Penanaman modal Kota Bekasi kejar ‘jempol publik’ buka  di BJ Mall
Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bekasi mengoperasional Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai terobosan baru. @foto:sofie
JABODETABEK

Layanan Penanaman modal Kota Bekasi kejar ‘jempol publik’ buka di BJ Mall 

LENSAINDONESIA.COM: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bekasi menargetkan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai terobosan baru dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan warga dalam mengurus berbagai perizinan. Semangat ini untuk mengejar tingkat kepuasan atau demi mendapat acungan ‘jempol publik’.

Langkah ini dilakukan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri {Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,” kata Kepala Dinas PMP-TSP Kota Bekasi, Amit Riyadi usai peresmian Mall Pelayanan Publik di Pasar Proyek Trade Center, Senin (12/2/2018).

Ia menjelaskan, bahwa MPP di  Bekasi Junction (BJ) ata Mall atau Trade Center Pasar Proyek akan mengintegerasikan layanan sejumlah instansi terkait dan termasuk Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang layanannya meliputi perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan kehilangan, izin keramaian dan denda tilang elektronik (e-tilang).

Selain itu, ia melanjutkan, DPM-PTSP akan membuka 42 layanan pengurusan perizinan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot membuka layanan pembayaran tagihan air bersih di sana.

Warga Bekasi juga bisa mengakses layanan Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) di Trade Center untuk keperluan pembayaran pajak kendaraan, atau layanan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang disediakan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Mal Pelayanan Publik.

Dinas Tenaga Kerja Bekasi menyediakan layanan pembuatan kartu kuning untuk melamar pekerjaan dan Badan Pendapatan Daerah menyiagakan personel untuk melayanan pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tempat yang berdampingan dengan area
layanan BUMD Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot di MPP.

“MPP ini sifatnya masih sebagai embrio dengan melibatkan tujuh instansi layanan publik. Namun mulai 2019 akan kita kembangkan dengan memperbanyak tenant dari instansi terkait lainnya seperti Kantor Imigrasi Bekasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lainnya,” katanya.

Baca Juga:  Pemerintah: Januari 2020 RUU Omnibus Law masuk DPR

Mengenai alasan pemerintah kota memilih Mal Bekasi Junction sebagai tempat operasi MPP, ia mengatakan, ”Saat ini mal tersebut mulai sepi pengunjung, bahkan hanya tersisa beberapa tenant saja. Kami memiliki kewajiban dalam menggeliatkan kembali iklim investasi. @sofie