Trending News

18 Aug 2019
Kebijakan impor beras, Komisi VI minta Jokowi evaluasi kinerja Bulog
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo saat sidak di pasar beras. Ia prihatin atas kebijakan impor beras yang merugikan petani lokal. FOTO: Sarifa-lensaindonesia.com
EKONOMI & BISNIS

Kebijakan impor beras, Komisi VI minta Jokowi evaluasi kinerja Bulog 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi VI DPR RI menilai Bulog sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas dibukanya akses impor beras yang masuk ke Indonesia.

Untuk itu pemerintah Jokowi harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bulog saat ini.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo, seharusnya Bulog dikelola oleh SDM yang handal, tidak asal-asalan seperti yang sekarang.

Keputusan impor beras semua berawal dari kinerja Bulog, mulai dari serapan gabah yang anjlok hingga maraknya kasus beras oplosan milik Bulog.

“Mengacu UU 7/2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) 71/2015, Bulog berperan sangat vital. Tidak hanya untuk stabilitas harga di pasar, tapi juga mutu serta jumlah kecukupan dari kondisi pangan. Ada 11 komoditas pangan yang telah diatur, terutama beras,” kata Bambang pada LICOM, Senin (19/02/2018).

Namun faktanya, lanjut dia, Bulog menjamin satu komoditas saja sudah gagal total. Terkait tugas menyimpan stok beras tidak profesional dibandingkan swasta yang punya teknologi penyimpanan beras.

“Apalagi sekarang ini Bulog hanya bisa menyerap 2,3 juta ton beras dibanding dari swasta yang bisa menyerap 40 juta ton lebih. Ini berarti Bulog itu tidak bisa berfungsi sebagai stabilitas pasar. Bulog ini gagal total. Daripada begitu, yang pertama dilakukan SDM nya harus diberhentikan semua. Ini sudah rusak total,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Untuk itu pihaknya sangat berharap agar Presiden Jokowi segera menginstruksikan Menteri BUMN untuk mengevaluasi kinerja Bulog, termasuk mengganti jajaran direksinya.

“Jadi manajemen Bulog ini sudah amburadul dan tidak layak lagi dipertahankan. Bila tidak diganti, berarti di Kementerian BUMN ini ada apa-apanya sehingga harus juga ditindak tegas. Kalau perlu menterinya (Menteri BUMN Rini Soemarno, red) juga diganti,” cetusnya.

Baca Juga:  HUT ke-74 RI, Pemprov Jatim datangkan Via Vallen dan makanan gratis

Tak hanya itu, Bambang Haryo juga mengungkapkan adanya beras Bulog yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan operasi pasar, tapi faktanya diselewengkan. Kasus terakhir yakni dilakukan oknum pejabat Bulog Divre Bolaang Mongondow Kotamobagu, Sulawesi Utara yang ditangkap karena mencoba menyuap aparat.

“Oplos beras ini sudah tindakan biadab karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan harusnya KPK itu turun, kejaksaan turun, kepolisian juga turun. Tangkap semua oknum-oknum yang lakukan seperti itu (oplos beras) yang dilegalkan oleh Pimpinan Bulog ini. Ini sudah tahu (Bulog) bobrok seperti itu tapi masih saja diberi tugas impor beras,” tuding dia.

Ia meyakinkan bahwa Bulog yang bermasalah saat ini bukanlah institusinya tapi para oknum yang ada di jajaran direksinya. Karena itu tidak ada pilihan lain, Presiden Jokowi diminta mengganti direksi Bulog yang punya integritas tinggi dan kompetensi terhadap penyediaan komiditas pangan.@sarifa

Related posts