LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pemasangan gambar atau foto Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada alat peraga kampaye (APK) Pemilihan Kepala Daerah.

ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ketentuan mengenai pelarangan pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden di baliho, banner dan spanduk kampanye Pilkada tersebut diatur dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampate Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil BUpati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Presiden dan wakil presiden itu simbol negara. Tikda boleh fotonya dipakai jadi alat kampanye lalu dipasanga di pinggir jalan,” jelasanya di Jakarta, Selasa (20/02/2018).

Menurut Arief, pelarangan tersebut juga didasari alasan bahwa presiden dan wakil presiden yang saat ini menjabat merupakan milik rakyat, bukan partai atau perseorangan.

“Yang boleh dipasang dalam APK adalah presiden yang sudah tidak menjabat. Kalau pengurus partai kebetulan mantan presiden, silahkan saja. Kalau tidak pengurus partai, kita melarang,” terangnya.

Arief mengatakan, pola kampanye kandidat pemilu memang kerap memasang tokoh-tokoh untuk mempengaruhi pemilih tersebut ingin diubah KPI pada Pilkada 2018.

“Hakikatnya kampanye adalah penyampaian visi dan misi, bukan sekedar memajang gambar atau foto tertentu.

“Kami ingin mengubah cara pikir yang selama ini berkembang, yaitu menampilkan gambar, tetapi tidak menjelaskan visi, misi dan programnya.@LI-13/ant